Mesa85’s Blog

Ilmu pengetahuan pada masa muda akan membuat orang menjadi bijaksana pada hari tua

Konsolidari Tersandung Pajak

Selasa, 06 April 2010 00:01 WIB

Media Indonesia mengangkat headline masalah pajak dengan judul ‘Negara Kalah Telak 1-4 di Pengadilan Pajak’ (30/3/2010). Editorial melengkapi berita utama dengan tajuk soal gerakan boikot pajak di Facebook sebagai wujud kekecewaan pihak wajib pajak terhadap perlakuan negara yang tak adil. Sebagian orang dipaksa membayar pajak secara rutin dan jujur, sedangkan sebagian lain dibiarkan lalai karena simbiosis mutualisme berbentuk penyuapan. Makanya, ada pegawai pajak pangkat rendah yang memiliki rekening senilai Rp25 miliar. Itu membuat Gayus Tambunan (GT) menjadi fenomenal. Tapi, apakah GT sendirian? Jika melihat model penegakan hukum yang belum komprehensif, sepertinya GT hanyalah puncak gunung es. Ia bukan fenomena tunggal, melainkan cermin dari masalah sistemis yang lebih kompleks. Menyelesaikan perkara penegakan hukum macam ini tak cukup dengan Satgas Pemberantasan Antikorupsi. Yang dibutuhkan ialah komitmen total dari pemerintahan politik untuk benar-benar menegakkan prinsip pemerintahan bersih. Sebab, keberhasilan pemberantasan korupsi tak dilihat dari berapa kasus yang terungkap, tetapi dilihat dari seberapa kuat motivasi dan keteguhan moral penyelenggara kekuasaan dalam memerangi korupsi itu sendiri. Implikasinya, kita tidak bisa melihat masalah korupsi, penyuapan, dan abuse of power dalam konteks luas, secara partikular. Selain karena pola pandang parsial macam itu tidak efektif menyelesaikan masalah secara keseluruhan, juga karena model pendekatan solutif demikian rentan dijadikan komoditas politik. Komoditas dalam pengertian, kasus korupsi dijadikan alat pengalihan wacana politik atau modal untuk menaikkan popularitas pemerintah. Membangun pemerintahan kuat dan bersih tak bisa dilandaskan pada kinerja politik macam itu. Pada garis ini, kita perlu berbalik pada tesis tua O’Donnell dan Schmitter (1986), bahwa konsolidasi demokrasi selalu melewati tiga tahap penting. Pertama, reformasi konstitusi. Itu sudah kita lakukan dengan empat kali (1999, 2000, 2001, 2002) amendemen UUD 1945 dan dengan disahkannya berbagai undang-undang dan peraturan yang mendukung cita-cita amendemen. Kedua, membangun institusi demokrasi yang kuat. Kita sudah memiliki berbagai institusi tambahan seperti KPK dan BPK. Belum lagi berbagai elemen masyarakat sipil tumbuh dengan tujuan mendorong terbentuknya pemerintahan demokratis yang bersih dan kuat. Ketiga, penegakan hukum. Indikator kemajuan konsolidasi demokrasi dilihat dari aspek ini. Rupa-rupanya di sini kita gagal. Penegakan hukum berjalan, tetapi tidak komprehensif dan menyeluruh. Upaya pemberantasan korupsi masih bersifat parsial, bahkan politis. Setidaknya itu yang terbaca selama ini dengan bebasnya sejumlah pengemplang pajak besar, kaburnya penyelesaian hukum dan politik skandal Century, dan berbagai kasus lain seperti penyuapan politik. Studi Indonesia Corruption Watch (ICW), yang dikutip Media Indonesia, memperlihatkan posisi lemah negara dalam menangani masalah pajak. Bagaimana tidak, dalam kurun delapan tahun (2000-2008), 80% persidangan kasus pajak dimenangi oleh pihak wajib pajak. Rasio 1:4 menggambarkan kekalahan telak negara dalam upaya penegakan hukum di bidang perpajakan. Kita belum bicara dalam kasus lain. Dalam kondisi negara macam ini, sulit mengharapkan konsolidasi demokrasi berhasil dalam waktu dekat, walaupun lembaga dunia seperti Freedom House di Washington sudah sejak tahun 2004 memuji kita dengan menempatkan Indonesia dalam wilayah hijau dalam peta kebebasan dunia. Artinya, hak politik dan kebebasan sipil sudah terjamin di negara ini. Apa makna semua itu ketika sebagian terbesar energi negara terbuang sia-sia untuk mencuci piring kotor, sedangkan pembangunan manusia seutuhnya belum teragendakan secara matang? Lantas apa yang harus dilakukan dalam situasi macam ini? Sebagai usulan, ada beberapa agenda yang perlu dipikirkan. Pertama, penegakan hukum dipisahkan dari agenda politik kekuasaan. Ini langkah paling mendasar. Supaya tidak ada tebang pilih dalam pemberantasan mafia pajak atau kasus apa pun. Selama ini, matematika politik belum bisa dibuang dalam menentukan rumus penyelesaian masalah hukum. Itu sebabnya, pengemplang pajak dari partai besar sulit diproses secara hukum, setidaknya tak semudah pegawai rendahan seperti Gayus Tambunan yang dikejar tanpa beban. Kelihatannya, pemerintah masih berpikir dari aspek kekuasaan murni sehingga masalah Aburizal Bakrie sampai sekarang belum jelas penyelesaiannya. Dengan akal sehat saja, kita bisa menebak bahwa posisi Golkar yang cukup strategis di parlemen menjadi determinan dari keruwetan penegakan hukum dalam kasus pajak Bakrie. Meski tak bermaksud memastikan bahwa pemerintah takut dengan Golkar, yang jelas, Golkar tak bergantung pada figur seorang ketua umum. Golkar berbeda dengan PDI Perjuangan yang kalau Megawati bukan ketua umum dalam situasi sekarang, amat mungkin partai ideologis ini kehilangan ideologinya lalu berkoalisi dengan Demokrat, seperti rumor yang dilekatkan pada pribadi Taufik Kiemas belakangan. Golkar sudah menjadi partai modern. Apa pun yang terjadi pada ketua umumnya, Golkar tetap berdiri tegak karena tak sedikit figur potensial bisa memulihkan posisi kelompok politik, yang sejak fusi tahun 1973 selalu menjadi pemenang dalam tujuh pemilu Orde Baru. Kedua, pemberantasan korupsi dilakukan secara sistemis. Untuk itu, perlu diterapkan asas pembuktian terbalik terhadap seluruh pejabat publik yang menerima gaji dan fasilitas dari negara. Siapa pun pejabat publik yang diduga memiliki kekayaan dalam jumlah besar selama menjabat, perlu dilakukan pembuktian terbalik. Jumlah kekayaannya ditelusuri dan sumber-sumbernya pun diusut. Jika ada kejanggalan, segera diproses secara hukum. Selama ini KPK cenderung pasif, menunggu laporan dari masyarakat. Padahal, KPK dituntut proaktif, tak sekadar reaktif. Yang menjadi prioritas ialah petinggi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan birokrat secara umum. Terhadap empat komponen ini seharusnya diterapkan metode pembuktian terbalik atas kekayaan yang mereka miliki. Ketiga, koordinasi pemerintah dan masyarakat sipil perlu dibangun dalam pola kerja yang terorganisasi dan sistematis. Sebagai contoh, ICW bisa diajak bekerja sama dengan Satgas Pemberantasan Antikorupsi, bentukan lembaga kepresidenan dalam mengusut berbagai dugaan korupsi, termasuk dan terutama dalam menemukan jejak-jejak penilapan uang negara dan penyalahgunaan wewenang di berbagai institusi publik. Keempat, perlunya perlindungan hukum yang jelas terhadap warga masyarakat yang rela menjadi peniup peluit. Sering kali yang selama ini dirasakan, individu takut melaporkan kejahatan korupsi yang dilakukan bupati, wali kota, atau gubernur di daerahnya karena tak jelasnya perlindungan hukum. Ketika mendatangi Kabupaten Manggarai di NTT, saya mendapat laporan dari banyak tokoh masyarakat tentang dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Kristian Rotok, terutama terkait pertambangan mangan di bagian utara wilayah itu. Mereka mengaku tak berani melapor ke KPK karena rapuhnya perlindungan hukum terhadap mereka. Kiranya dukungan politik terhadap warga yang memiliki kesadaran moral diperlukan untuk membangun pemerintahan bersih, mulai dari daerah sampai ke pusat. Kelima, koordinasi harus jelas antara KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Satgas Pemberantasan Antikorupsi. Belakangan, Satgas lebih dominan. Padahal, Satgas dibentuk oleh lembaga kepresidenan dan posisinya tidak lebih tinggi dari KPK yang merupakan lembaga independen. Satgas bekerja untuk pemerintah dan tentu saja bermaksud membangun dan mempertahankan citra pemerintah di mata khalayak politik. Ke depan, boleh jadi mimpi buruk tentang pemberantasan korupsi sebagai komoditas politik bisa menjadi kenyataan. Misi pemberantasan korupsi hari ini ialah melanjutkan agenda konsolidasi yang belum selesai. Konsolidasi masih tersandung oleh penegakan hukum yang tidak kuat dan belum komprehensif. Untuk itu, perlu komitmen moral dan kemauan politik dari seluruh elemen pemegang kekuasaan untuk melanjutkan konsolidasi demi demokratisasi an sich, bukan demi kelanggengan status quo. *** Oleh Boni Hargens, Pengajar Ilmu Politik Universitas Indonesia; Direktur Lembaga Pemilih Indonesia

sumber: mediaindonesia.com

Iklan

April 6, 2010 Posted by | Opini | , | Tinggalkan komentar

Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Tinggi

Senin, 05 April 2010 00:00 WIB

Secara umum kualitas perguruan tinggi di Indonesia dinilai masih kurang memadai, kecuali UI, UGM, ITB yang sudah berhasil menembus peringkat relatif bagus di dunia. Kualitas sebuah perguruan tinggi antara lain ditandai oleh reputasi akademik, ketersediaan tenaga pengajar (dosen, peneliti) yang bermutu, serta ditopang oleh tradisi penelitian yang kuat dan tradisi penulisan ilmiah yang bagus (buku dan jurnal). Namun, justru dalam aspek-aspek kunci itu kinerja perguruan tinggi di Indonesia dinilai masih rendah. Karena itu, tantangan utama ke depan adalah meningkatkan mutu dengan memperkuat sejumlah aspek yang amat fundamental tersebut.

Paling kurang lima faktor yang menentukan kualitas sebuah perguruan tinggi, (1) sarana dan prasarana yang mendukung (gedung, ruang perkantoran, ruang kuliah); (2) fasilitas yang memadai (perpustakaan, laboratorium); (3) kualitas dosen dengan komitmen waktu yang cukup untuk mengajar; (4) kemampuan meneliti; dan (5) komitmen para dosen dan peneliti terhadap profesinya untuk terus berupaya meningkatkan kompetensi dan keahlian.

Untuk itu, ada hal penting yang harus diperhatikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi yakni dengan menegaskan visi dan orientasi, bahwa perguruan tinggi adalah institusi publik yang memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Perguruan tinggi adalah lembaga pengembangan ilmu yang bertujuan melahirkan masyarakat berpengetahuan, berkeahlian, kompeten, dan terampil.

Ada beberapa dimensi yang patut diperhatikan, yaitu (1) perbaikan mutu pelayanan; (2) penetapan langkah antisipasi dalam menjawab kebutuhan nyata masyarakat; (3) perbaikan sistem kelembagaan yang lentur agar lebih mudah beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan; (4) peningkatan efektivitas kerja sama kelompok dan optimalisasi tim kerja di antara unit-unit yang terkait; (5) penataan manajemen berdasarkan kepemimpinan yang efektif; dan (6) pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia.

Upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi menjadi kian penting dalam rangka menjawab berbagai tantangan besar. Tantangan paling nyata di abad baru ini adalah globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pergerakan tenaga ahli antarnegara (expatriates) yang begitu masif. Maka, persaingan antarbangsa pun berlangsung sengit dan intensif sehingga menuntut lembaga pendidikan tinggi, untuk mampu melahirkan sarjana-sarjana berkualitas, memiliki keahlian dan kompetensi profesional yang siap menghadapi kompetisi global.

Karena itu, pengelolaan perguruan tinggi harus didasarkan pada prinsip manajemen modern, total quality management (TQM), yang menegaskan bahwa seluruh elemen dalam sistem perguruan tinggi harus berfungsi secara maksimal, yang diarahkan pada upaya peningkatan mutu secara menyeluruh dan berlangsung terus-menerus. Upaya meningkatkan kualitas merupakan suatu ikhtiar yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan sistematis, guna meraih prestasi lebih tinggi yang berlangsung tanpa henti.

Untuk mengukur pencapaian mutu digunakan indikator-indikator kualitatif, yang bertumpu pada dua hal pokok, (i) akreditasi kelembagaan dan (ii) penilaian hasil (outcome). Indikator kualitatif ini bersifat integratif dan membentuk hubungan siklikal melalui tiga tahapan, yaitu (i) input, (ii) proses transformasi, dan (iii) output. Konsep TQM dapat digambarkan dalam lingkaran skematik berikut:

Bagan 1: Peningkatan Mutu cecara Berkelanjutan: Keterpaduan Jaminan Kualitas
Pendidikan Tinggi

Karakteristik Mahasiswa: Desain: Prestasi Mahasiswa:
* Akademik * Input * Akademik
* Lain-lain * Program * Lain-lain
Karakteristik Tenaga Akademik * Metode Mahasiswa:
Sumber Daya Finansial Transfer Pengetahuan * Lulus
Fasilitas Sistem Pendataan: * Drop-out
Program * Umpan-balik * Gagal
Dukungan Pelayanan * Analisis Pascalulus
* Pendidikan Lanjutan
Keterserapan di Lapangan Kerja & Prestasi dalam Pekerjaan

Sumber: Ralph G Lewis & Douglas H Smith. Total Quality in Higher Education. St Lucie Press, Delray Beach, Florida, 2004.

Tahap pertama, akreditasi kelembagaan fokus pada masalah input yang menjadi isu penting untuk menentukan tinggi-rendahnya mutu sebuah produk (lulusan/sarjana). Input mencakup enrollment (mahasiswa), karakteristik pendidikan tenaga akademik (S-2, S-3), sumber daya finansial, fasilitas, program, dan dukungan pelayanan. Masalah input ini amat krusial, sebab berpengaruh langsung terhadap kualitas outcome. Produk yang akan dihasilkan sangat bergantung pada bahan mentah (raw material) yang diserap. Untuk bisa memperoleh status akreditasi yang baik, sebuah perguruan tinggi harus (1) menata sistem/pola rekrutmen dan seleksi mahasiswa; (2) meningkatkan mutu tenaga akademik dengan memberi kesempatan mengikuti pendidikan pascasarjana sampai tingkat doktor; (3) menggali dan mengembangkan sumber pembiayaan alternatif melalui kerja sama dengan badan-badan usaha swasta dalam bentuk pengembangan riset-riset strategis; (4) menyediakan sarana dan prasarana fisik yang memadai dan fasilitas yang mendukung, terutama perpustakaan dan laboratorium; (5) menawarkan program-program akademik yang menarik minat masyarakat; dan (6) memberikan pelayanan publik yang baik.

Tahap kedua, proses transformasi adalah suatu tahapan pengolahan input melalui suatu proses belajar-mengajar di kampus. Proses belajar-mengajar merupakan wahana transfer pengetahuan, keahlian, dan keterampilan. Untuk itu, perguruan tinggi harus mampu membuat suatu desain program yang bagus, terutama menyangkut masalah input, substansi program, dan metode implementasi program. Agar proses pembelajaran berlangsung efektif, harus didukung pula dengan sistem pendataan yang baik untuk memudahkan dalam melakukan analisis dan mengolah umpan-balik di dalam proses pembelajaran.

Perguruan tinggi juga harus mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi aktivitas akademik, kegiatan ilmiah, dan pelatihan-pelatihan intelektual, yang berorientasi pada peningkatan mutu. Sebagai sebuah lembaga ilmiah, perguruan tinggi harus menjadi wadah semacam kawah candradimuka, tempat bagi seluruh civitas academica untuk mengembangkan segenap potensi keilmuan, memupuk kreativitas, dan melakukan riset-riset inovatif guna meraih prestasi akademik yang cemerlang.

Tahap ketiga, output, merupakan produk dari serangkaian proses akademik yang berlangsung dalam sistem pembelajaran di kampus. Kualitas sebuah output dapat dilihat dari (i) prestasi akademik mahasiswa; (ii) tingkat kelulusan, drop-out, dan kegagalan mahasiswa dalam menyelesaikan studi; (iii) kesempatan memperoleh pendidikan lanjutan setelah lulus; dan (iv) cepat-lambatnya lulusan (sarjana) mendapatkan pekerjaan (duration of searching jobs) dan prestasi mereka selama bekerja.

Keempat indikator kualitatif tersebut merupakan barometer standar untuk mengukur dan menilai output proses pendidikan di sebuah perguruan tinggi. Jika pencapaian prestasi akademik mahasiswa bagus, tingkat keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan studi lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang drop-out atau gagal, para sarjana (lulusan) lebih cepat terserap di lapangan kerja, hal itu menandakan bahwa kualitas output sebuah perguruan tinggi tersebut bagus.

Ketiga tahapan di atas terjalin dalam satu lingkaran mata rantai yang bersambung, bersifat mutualistik, saling bersinergi, dan dibingkai dalam apa yang disebut benchmarking terutama dengan perguruan tinggi dalam satu kawasan (PT Indonesia dengan PT Singapura, Malayisa, Thailand, China, India). Bagi sebuah perguruan tinggi, benchmarking merupakan hal yang amat penting untuk membangun keunggulan komparatif, sehingga dapat bersaing di tengah kompetisi yang ketat dengan menawarkan program yang bermutu kepada publik.

Berdasarkan benchmarking itu, perguruan tinggi di Indonesia harus bekerja secara optimal dengan mengembangkan seluruh potensi, energi, dan sumber daya yang dimiliki, untuk mencapai standar mutu yang baik sehingga memuaskan masyarakat.

Kita semua menginsyafi bahwa pendidikan tinggi memainkan peranan penting dan strategis dalam membangun bangsa yang maju. Pendidikan tinggi yang bermutu merupakan modal utama untuk memasuki abad baru yang ditandai oleh persaingan antarbangsa yang sangat ketat. Agar bisa ikut dalam persaingan global, Indonesia harus memiliki keunggulan kompetitif yang memadai. Keunggulan kompetitif itu hanya bisa diperoleh melalui pendidikan tinggi yang berkualitas. Dengan demikian, membangun pendidikan tinggi yang bermutu merupakan conditio sine qua non bagi upaya memenangi kompetisi global.

Oleh Amich Alhumami Penekun Kajian Pendidikan, Bekerja di Direktorat Agama dan Bappenas

Sumber: http://www.mediaindnesia.com

April 6, 2010 Posted by | Opini | , | Tinggalkan komentar

Kekeringan Merata di Pulau Sumba

Minggu, 04 April 2010 11:50 WIB Penulis : Palce Amalo

MI/Palce Amalo

KUPANG–MI: Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan Sumba Timur Ida Bagus Putu Punia menambahkan kekeringan tahun ini nyaris merata di Pulau Sumba. Sejumlah irigasi mengalami kekurangan debit air sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani. “Intervensi pangan harus segera dilakukan,” katanya.

Di tempat berbeda, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal NTT Emanuel Babu Eha yang berkunjung ke Sumba pekan silam, mengatakan, sebanyak tiga dari empat kabupaten di Sumba bakal dilanda gagal panen sebagai dampak dari kekeringan. Tiga kabupaten itu ialah Sumba Timur, Sumba Barat, dan Sumba Tengah. Hanya Sumba Barat Daya yang luput karena di wilayah itu terdapat banyak saluran irigasi yang bersumber dari sejumlah mata air.

Dia minta Pemerintah NTT cepat merespon ancaman krisis pangan tersebut untuk menghindari timbulnya dampak ikutan seperti gizi buruk, dan busung lapar. Biasnaya, anak-anak yang tidak mendapat asupan gizi memadai, berpeluang terkena penyakit malnutrisi.

Terkait itu, Bupati Sumba Timur Gideon Mbilijora mengatakan, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp1,8 miliar untuk membeli pangan terutama beras untuk dibagikan kepada warga. Sedang, pembagian beras untuk rakyat miskin (raskin) dilakukan lebih awal. Dia mengakui warganya memang mengalami krisis pangan karena gagal panen. (PO/OL-02)

Sumber: http://www.mediaindonesia.com

April 5, 2010 Posted by | Berita | , | Tinggalkan komentar

NTT Memasuki Kemarau

April  Minggu, 04 April 2010 19:49 WIB    Penulis : Palce Amalo

KUPANG–MI: Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diramalkan memasuki awal
kemarau mulai April 2010.

Kemarau ditandai dengan bencana kekeringan yang melanda hampir seluruh wilayah Pulau Sumba dan sebagian wilayah Pulau Timor. Saat ini juga mulai berhembus angin tenggara yang menandakan musim kemarau telah tiba.

“Memang kemarau tidak terlalu menakutkan, hanya butuh manajeman air secara cerdas agar tidak timbul krisis air,” tutur Kepala Stasiun Klimatologi Klas II Lasiana, Kupang, Purwanto kepada Media Indonesia di Kupang, Minggu (4/4) petang.

Dia menjelaskan, dari 21 kabupaten/kota di NTT hanya tiga kabupaten di Sumba yang dilanda kemarau lebih awal yakni pada Maret 2010. Tiga kabupaten itu adalah Sumba Timur, Sumba Barat, dan Sumba Tengah. Curah hujan di daerah itu berada di bawah 50 milimeter (mm) selama Maret 2010. Kondisi itu baru terjadi di Sumba karena pada tahun sebelumnya, curah hujan di Sumba tercatat di atas 50 mm.

Memasuki April, hujan tidak turun lagi di Sumba. Kondisi tersebut, kata dia, sangat berbeda dengan kabupaten di wilayah Flores dan sebagian Timor yang masih turun hujan secara berkala. “Kita pastikan satu penyebab minimnya curah hujan di Sumba ialah karena daerah itu hanya memiliki sedikit hutan,” katanya.

Akhir Maret 2010, NTT sempat terkena dampak Badai Paul yang muncul di utara Australia. Badai menimbulkan hujan lebat tetapi berlangsung singkat di Kupang dan sekitarnya, namun tidak turun hujan di Sumba. Dampaknya, tanaman pertanian yang mulai krisis air sejak awal Maret, meranggas. “Sumba Timur itu agaknya unik,” cetusnya.

Badai tersebut, menurut Purwanto, merupakan peralihan dari musim hujan ke kemarau. Namun, ia meramalkan, hujan masih turun secara berkala di Pulau Timor, Alor, Lembata, Flores, Sabu dan Rote. Terkait itu, Dia berharap pemerintah dan masyarakat tidak melakukan pemborosan air. “Perlu hemat air terutama air minum,” jelasnya. (PO/OL-7)

sumber: http://www.mediaindonesia.com

April 5, 2010 Posted by | Berita | , | Tinggalkan komentar

PERSATUAN WARGA SUMBA DI SLATIGA (PERWASUS) DALAM SEJARAH DAN BUDAYA ORGANISASINYA

It's My

It's My

Oleh : Hans Kristian Mesa

(Sekretaris Perwasus Periode 2009-2010)

Hari ini tepatnya pada tanggal 14 Mei 2009 Persatuan Warga Sumba di Salatiga yang selanjutnya di singkat PERWASUS bertambah usianya yang ke 32 tahun. Sebagai organisasi kekeluargaan, perlu dibanggakan karena tiga puluh dua tahun PERWASUS masih menunjukan eksistensinya sebagai organisasi etnis warga sumba di Salatiga yang memilki fungsi menghimpun, mengkoordinir dan mempererat tali persaudaraan sekaligus sebagai wadah pengembangan kepemimpinan dan pengkaderan bagi warganya.

Tiga puluh dua tahun sudah PERWASUS mengelilingi matahari dan merasakan atmosfir kota Salatiga nan sejuk dan selama itu pula PERWASUS di perhadapkan dengan berbagai aktivitas organisasi yang menjadi benang merah sekaligus mempererat tali persaudaraan, baik antara warga sumba maupun warga-warga dari perkumpulan etnis lainnya.

Merangakai kembali sejarah PERWASUS tidak lah mudah, kenapa? Bagi saya mempelajari sejarah berarti mempelajari dan menerjemahkan informasi dari catatan-catatan yang dibuat oleh orang perorang, keluarga, dan komunitas. Dalama kamus besar bahasa Indonesia arti sejarah adalah “dimana pengetahuan akan sejarah melingkupi pengetahuan akan kejadian-kejadian yang sudah lampau serta pengetahuan akan cara berpikir secara historis”. Atas dasar itu lah, untuk mengingat dan mengumpulkan Informasi-informasi mengenai kiprah PERWASUS 32 tahun yang lampau tidak sepenuhnya saya dapati. Hanya beberapa Senior (mantan-manatan Pengurus PERWASUS periode sebelumnya) yang dapat memberikan goresan sejarah PERWASUS dan itu pun lupa-lupa ingat.

Sejarah

Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Sumba yang selanjutnya di singkat PPMS merupan cikal bakal dari berdirinya organisasi etnik-kekeluargaan yang sekarang kita kenal dengan sebutan PERWASUS. PPMS di dirikan pada 14 Juni 1977 dengan tujuan sebagai wadah yang mempersatukan pelajar dan mahasiswa Sumba yang sedang menunaikan tugas belajar di kota Salatiga. Dalam kurung waktu yang cukup lama PPMS sebagai organisasi etnik-kekeluargaan telah banyak memainkan peranan dalam membina hubungan kekeluargaan di kalangan pelajar dan mahasiswa sumba di Salatiga serta memberi andil secara berarti terhadap usaha peningkatan ketrampilan berorganisasi di kalangan anggotanya.

Dalam perjalanannya, PPMS tidak terlepas dari masalah-masalah yang terus menuntut untuk membenah diri. Pada waktu itu PPMS di katakan tidak berjalan sesuai dengan harapan. Fakumnya roda organisasi dianggap sebagai salah satu masalah. Sehingga ada kesan pada waktu itu bahwa PPMS dikatakan sebagai organisasi yang sangat formal. Penyebabnya yaitu:

  1. Dalam kenyataan bahwa PPMS tidak memiliki konstitusi, karena pengalaman menunjukkan bahwa suatu organisasi “modern” (apapun itu bentuknya) tidak dapat bertahan hidup dalam jangka panjang tanpa suatu dasar aturan main formal yang berterima dengan dinamika perkembangan.

  2. Kurangnya konsolidasi anggota sebagai akibat tidak terlaksananya sebagian besar kegiatan yang direncanakan karena koordinasi di kalangan Badan Pengurus dan ketersediaan sarana yang sangat minim.

  3. Frekuensi, variasi dan intensitas kegiatan/kesibukan anggota yang kerap beragam dan ketat terutama kegiatan/kesibukan studi.

  4. Lemahnya konsistensi antara masa jabatan seorang dalam kepengurusan dengan jatuh tempo penyelesaian studinya sehingga terpaksa harus meninggalkan tugasnya sebagai anggota pengurus sebelum tiba waktunya.

Patut dicatat, tidak secara eksplisit mengandaikan bahwa PPMS telah bubar dan oleh karena itu perlu dibentuk suatu organisasi yang baru tetapi sebaiknya dimengerti sebagai upaya yang dari segi moral merupakan tindakan melanjutkan panggilan yang di embani PPMS memlalui suatu wadah kekeluargaan baru yang relatif lebih berterima dengan tuntutan dan dinamika masa kini.

Dengan demikian, apabila diandaikan gagasan ini di terima sehingga pada gilirannya suatu organisasi kekeluargaan baru terbentuk, maka pada saat itu PPMS secara organisatoris mau tidak mau dianggap telah tiada tetapi dari segi fungsi, visi dan misi PPMS tetap hidup dan dijunjung dalam roda orgagisasi selanjutnya.

Atas dasar diatas lah maka, di bertuk sebauah organisasi baru untuk mengganti PPMS dengan sebutan Ikatan Keluarga Sumba Salatiga (IKSS). Namun sayang seribu kali sayang untuk menggali lebih dalam mengenai sejarah IKSS saya tidak memiliki referensi yang cukup memadai dari senior.

Bergulirnya waktu dan rasa keinginan tahuan saya akan kisah selanjutnya mengenai sejarah PERWASUS. Akhirnya pada hari kamis tanggal 27 Maret 2009 jam 14.05 WIB atau satu minggu sebelum pemilihan ketua PERWASUS periode 2009-2010, tanpa di sadari saya bertemu dengan dua orang kakak senior PERWASUS di lobi lantai dua gedung Perpustakaan Universitas Kristen Statya Wacana (UKSW). Tanpa membuang waktu lagi, saya langsung bertanya mengenai kisah selanjutnya terbentuknya PERWASUS dengan menyodorkan beberapa catatan singkat mengenai sejarah PERWASUS yang saya dapati dari Website PERWASUS.

Belum sepat saya bertanya, tiba-tiba di kagetkan terlebih dahulu dengan pertanyaan yang bermuatan filofois ” Apa masud mencari nilai-nilai hidup yang disama dengan hal yang lalu?”. Jujur pertanyaan ini meguras otak saya untuk cepat berpikir dan menjawab dalam sekejap. Sebuah pertanyaan yang harus kita simak baik-baik. Tapi untung saya di selamatkan dengan penjelasan selanjutnya. Bahwa warga PERWASUS adalah orang-orang organisatoris ulung yang mampu mengatur dengan berbagai keadaan. Bukan dengan semua diktum ataupun doktrinasi yang hanya tercipta oleh kata-kata dan keadaan yang lalu. Sekarang adalah keadaan nyata sebuah wilayah yang harusnya dikreasi dalam bentuk yang bisa menyegarkan dan menumbuhkan karakter baru dalam sebuah organisasi. Dan itu lah kita (PERWASUS). Di sambut dengan senyuman khas. Lanjutnya, libih bijak PERWASUS merangkai kisah yang lebih manis di tahun yang akan datang dan biarkan masa lalu itu menjadi kenangan di atas awan tipis dan hanya pada cermin kita bercermin untuk lebih membenah PERWASUS yang lebih baik. Tutur kakak senior yang lekat dengan sapaan ramahnya.

Menanggapai beberapa catatan mengenai sejarah PERWASUS, Kakak-kakak Senior berdua ini hanya mengingat terbentuknya PERWASUS pada waktu itu. Mereka mengatakan, di bentuknya PERWASUS pada waktu itu yang di ketuai oleh Bapak Melky OE. Nganggoe, tanggalnya tidak lagi di ingat. Dengan tujuan menghimpun, mengkoordinir dan mempererat tali persaudaraan sekaligus sebagai wadah pengembangan kepemimpinan dan pengkaderan bagi seluruh warga PERWASUS. Tidak sebatas dalam internal PERWASUS saja. Dalam ranah Ekternal, PERWASUS memiliki fungsi yang kuat sebagai wadah penyalur aspirasi dan harapan bagaimana tentang kehidupan dan perkembangan anak-anak sumba yang berada di Salatiga. Fungsi kuat ini di landasi karena PERWASUS mempunyai Anggara Dasar dan Angaran Rumah Tangga (ADART) yang jelas. Jadi, PERWASUS mempuyai hak yang kuat dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah di pulau sumba dan menyumbangkan pikiran-pikiran konstruktif guna pembangunan sumba. Sehingga organisasi ini tidak hanya berguna bagi warga PERWASUS di Salatiga akan tetapi berguna juga bagi warga sumba pada umumnya. Dan semuanya itu terbukti bahwa PERWASUS di kenal oleh kalangan elite-elite di pulau sumba sampai sekarang.

Karakter Perwasus

Berbicara mengenai karakter PERWASUS pada jaman kakak-kakak senior berdua ini, mereka menuturkan karekater organisasi PERWASUS muncul bukan karena warisan masa lalu, atau karena pembawaan dan pribadi seorang ataupun beberapa orang, tetapi karakter tercipta karena adanya interaksi yang berlangsung pada saat organisasi Perasus ini berlangsung. PERWASUS selalau menciptakan suasana organisasi yang baru. Salah satunya contoh sederhana kegiatan Malam Keakraban (Makrab) dan Natal Sejawa-Bali yang pada jaman itu hanya PERWASUS memiliki program tersebut. Dimana organisasi-organisasi etnik lainnya belum ada. Itu salah satu bukti wujud keberadaan/eksistensi PERWASUS mengatur organisasi. Bukan terlalu banyak mencontoh dan meniru. Terlalu sulit meniru bagi PERWASUS, karena perbedaan karakter dan cara memanajeman yang ada dan perbedaan karakter pemimpin pada organisasi PERWASUS yang mengaturnya.

Singkat kata, karena waktu sudah menuntut kakak-kakak tersebut untuk kembali menunaikan tugas. Mereka hanya memberikan saran dan masukan kepada saya mengani PERWASUS kedepannya yaitu:

Sebagai organisasi non-formal, PERWASUS tidak terikat pada struktur pasti dan statis, yang pada dasarnya memiliki sub-sistem berupa unit-unit sebagai pembandingan tugas pokoknya. Dalam arti ini PERWASUS merupakan bentukan dari kebutuhan warganya. Eksistensi organisasi PERWASUS tidak dapat di pungkiri lagi, dimana peranannya dalam mengisi sendi – sendi kebersamaan dan persaudaraan dapat menjadikan organisasi PERWASUS sebagai contoh atau acuan bagi organisasi etnis lain yang berada di salatiga khususnya.

Dalam konteks non-formal seperti yang disebutkan diatas, sosok pemimpin dalam organisasi PERWASUS di pandang sebagai proses mempengaruhi pemikiran, membimbing perasaan, tingkah laku atau dengan kata lain sosok yang dapat memberikan motivasi dan mengarahkan semua pada pencapaian tujuan organisasi. Sejalan dengan unsur diatas, mamasuki tahun 2005 – 2007 dan tahun 2007 – 2009, PERWASUS merubah paradigma dengan memunculkan sosok pemimpin dari kalangan yunior (mahasiswa). Hal tersebut bukan karena kami (senior) dengan sengaja melimpahkan wewenang yang berarti dilakukan pelimpahan tanggung jawab sepenuhnya kepada yunior, akan tetapi senior melihat perkembangan jaman menuntut PERWASUS harus melangkah kedepan dengan lebih dewasa dan terfokus, memunculkan jiwa-jiwa kepemimpinan yang superior, kharismatik, menjadi kepemimpinan yang baru, memiliki etos kerja yang tinggi (jiwa muda), keefektifan kerja, inovasi dan dapat perbaikan kualitas. Tapi dalam hal segala proses pengendalian dan perumusan tujuan PERWASUS kedepan, dilakukan secara bersama-sama antara senior dan yunior. Dan selama ini kita selalu lakukan bersama-sama.

Mimpi Perwasus

Sebagai organisasi yang terus eksis di tengah tuntutan jaman, jelas tidak terlepas dari tantangan dan rintangan. Dan itulah kita (PERWASUS) selalu tumbuh dengan di dewasakan oleh tantangan dan rintangan. Asalkan PERWASUS selalu berada pada rel (jalur) sebagai organisasi yang mempuyai fungsi kekeluargaan, kasih dan kebersamaan. Dengan cara mewujudkan kembali mimpi – mimpi yang sempat hilang. Pertama: menjadikan PERWASUS sebagai wadah pembinaan persekutuan dan persaudaraan. Kedua: Menajdi PERWASUS sebagai contoh bagi organisasi-organisasi etnis baik di salatiga maupun di luar salatiga. Ketiga: Menjadikan PERWASUS sebagi orang tua kedua. Keempat: Menjadikan PERWASUS sebagai wadah yang dapat menyumbangkan pikiran-pemikiran untuk pembangunan di sumba. Kelima: Menjadikan PERWASUS sebagai wadah belajar bagi mahasiswa Sumba di salatiga.

Sekali lagi karena jam sudah menunjukan kakak-kakak ini harus kembali bekerja, mereka hanya berpesan sebagai wagra PERWASUS, kita seharusnya berbangga hati dan mencintai organisasi ini. Jangan sungkan berorgasasi, sebab kita juga dulu di dewasakan oleh organisasi ini. Mungkin kalian (yunior) tak begitu memahami kami, tapi kami selalu memberikan simpatik kepada kalian. Akhirnya perpisahan itu juga terjadi, padahal saya masih ingin mengetahui lebih banyak mengenai PERWASUS. Senyuman khas dari mereka dan ucapan selamat siang mengakhiri perjumpaan siang itu. Singkat, padat dan jernih sehingga mudah dipahami khususnya bagi saya yang hendak mengembangkan budaya pada organisasi.

Sekian persembahakan tulisan ini. Kepada sahabat-sahabat ku di PERWASUS baik yang pernah atau sementara bekerja sama denganku dalam organisasi PERWASUS. Pengalaman berharga saya ini memberikan wacana dan pelajaran bahwa budaya kekeluargaan menentukan keberhasilan organisasi.

Namun, mengapa sebagian besar organisasi di Indonesia, khususnya teman-teman organasasi entik sumba yang berada di luar Salatiga, tidak memberika prioritas untuk mengembangkan budaya organisasi? Budaya ini memberikan pemahaman tentang makna budaya organisasi, memaparkan mengapa sebagian besar organisasi “enggan” mengembangkan budaya, sekaligus memberikan “cara” bagaimana melakukan transformasi informasi.


Juni 12, 2009 Posted by | Perwasus | , | Tinggalkan komentar

Memperkenalkan Sejarah Pemerintahan di Sumba

th_skinhead-1BUKU TENTANG SUMBA — Ir. Umbu Pura Woha, anggota DPRD NTT periode 1999 – 2004, memperlihatkan buku yang ditulisnya tentang Sejarah Pemerintahan di Pulau Sumba.

POS KUPANG/ALFRED DAMA

TIDAK banyak referensi yang mengisahkan perjalanan struktur sosial dan sejarah pemerintahan di Pulau Sumba. Akibatnya, banyak orang tidak mengetahui lebih jauh tentang Sumba dan sejarah pemerintahan di pulau yang dijuluki sandelwood itu.

Inilah yang memotivasi Ir.Umbu Pura Woha menulis buku berjudul, Sejarah Pemerintahan di Pulau Sumba dan Sejarah Musyawarah dan Adat-Istiadat  Sumba Timur.

Ditemui di kediamannya, Jalan Kemuning No 12, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa-Kota Kupang, Senin (2/2/2009),  mantan Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan mantan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTT ini mengatakan, motivasi penulisan buku ini adalah mengatasi masih minimnya informasi tentang Sumba. Hal ini jelas sangat menyulitkan para ilmuwan yang ingin meneliti lebih jauh tentang berbagai aspek di Sumba.

Bukan itu saja, informasi tentang Sumba pun sangat sedikit. “Saya mengumpulkan  bahan untuk buku ini saja sulit, sebab hampir tidak ada catatan atau arsip tentang Sumba. Ada juga beberapa buku, tapi itu dalam bahasa Inggris. Arsip pemerintahan di Sumba juga baru sekitar tahun 1990-an. Saya harap buku ini bisa membantu orang yang ingin belajar tentang Sumba, sejarah dan pemerintahannya. Buku ini sudah beredar sejak Januari (2009),” jelasnya.

Anggota DPRD NTT periode 1999 – 2004 ini  juga termotivasi dengan buku Pemimpin dan Krisis Multidimensi yang ditulis oleh Herman Musakabe. Dalam buku tersebut, Musakabe mengajak para lanjut usia yang sudah  memasuki masa pensiun dan diberi umur panjang untuk memanfaatkan masa tua dengan menjadi penasehat dan memberi pengalaman hidupnya kepada yang lebih muda.

Hal inilah yang mendorong Umbu Pura Woha mau meluangkan waktu untuk menulis. “Kita ini sudah pensiun, ya isi waktu dengan menulis pengalaman kita,” jelasnya.

Pria kelahiran Kampung Wualanda, Mangili, 22 Oktober 1936, yang dianugerahi lima orang anak dari perkawinannya dengan Rambu Lika Ana Amahu ini mengatakan, buku tersebut ditulis sejak tahun 2007 lalu. Ia mendatangi berbagai instansi dan berupaya mencari berbagai sumber untuk menghasilkan sebuah buku yang komprehensif. Aktivitas ini baru selesai pada akhir 2008.

“Rencananya buku ini diluncurkan bertepatan dengan 50 tahun Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur dan Propinsi NTT, tapi karena beberapa alasan teknis, buku ini baru dirilis pada Januari 2009. Mungkin masih ada kekurangan, tapi kita upayakan lebih baik pada cetakan berikutnya. Sedangkan foto-foto, itu semua merupakan karya dan koleksi pribadi saya, kebetulan saya suka foto dan menyimpannya. Ternyata ada gunanya sekarang,” jelasnya.

Buku setebal 400 halaman ini berisi bentuk pemerintahan asli Sumba hingga kedatangan kolonial Belanda dan lahirnya Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Barat. Dalam buku ini juga dijelaskan tentang masuknya agama Kristen Protestan, Katolik dan Islam ke tanah Sumba. (*)

Mei 6, 2009 Posted by | www.pos-kupang.com | , | 4 Komentar

Pemimpin Daerah Di Era Desentralisasi

<!– @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –>

Oleh : Hans Kristian Mesa

img_0038Tidak lama lagi Sumba Tengah akan mencatat sejarah baru. Dengan mengadakan sebuah pesta demokrasi yaitu Pemilihan Kepala Daerah (pilkada). Sebagai kabupaten baru, pilkada merupakan tolak ukur untuk masyarakat Sumba Tengah memilih Bupati dan Wakil Bupati yang akan memimpin Sumba Tengah lima tahun kedepan.
Semua calon yang telah mendeklarasikan sebagai calon Bupati dan wakil Bupati Sumba Tengah sudah siap-siap berkampanye dengan berbagai cara dan strategi. Berbagai cara mereka lakukan untuk mencari simpati massa, dari mulai mengunjungi pasar, berkunjung kedesa-desa, menghadiri seminar, debat terbuka, sampai membagi-bagikan sembako. Intinya semua calon siap dengan segala perangkat kampanyenya.

Terlepas siapapun yang menjadi pemimpin yang harus menjadi perhatian adalah, siapapun yang terpilih ada beberapa hal yang harus diperhatikan terutama dengan figur untuk menjadi seorang pemimpin Sumba Tengah di era desentralisasi. Sosok figur pemimpin ideal yang akan datang menjadi masalah sentral yang benar-benar harus mendapatkan perhatian serius dari parpol pengusung pasangan calon serta para pemilih Pilakada 2008, karena pasangan bupati dan wakil bupati yang terpilih dalam Pilkada 2008 akan menjadi nakhoda, penentu arah dan keberhasilan Sumba Tengah dalam mencapai kemajuan pembangunan disegala bidang. Tidak hanya mengusung calon peminpin untuk membangunkan khalayak masyarakat Sumba Tengah untuk semata-mata mengidealkan figur pemimpin menjelang kontes pemilihan kepala daerah (Pilkada), tetapi juga menggugah komitmen masyarakat untuk sungguh-sungguh berkolaborasi dengan pemerintah serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan sesuai posisi dan perannya. Kriteria pemimpin ideal sudah menjadi topik pembicaraan yang lazim. Bahkan untuk sebagian orang sudah cukup memancing rasa bosan. Bahkan ada yang bertanya “tidak ada topik lain yang lebih pantas dibicarakan menyongsong suksesi kepemimpinan politis daerah?”. Saya hanya berkomentar “tulisan ini merupakan intisari pemikiran kaum intelektual yang dirangkum dari hasil diskusi Forum Masyarakat Peduli Sumba Tengah (FMPST).

Desentralisasi: Konsep dan prktek

Dalam upaya menjaga keseimbangan kuasa dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam konteks perwujudan integrasi bangsa, desentralisasi sudah diterapkan di Indonesia pasca-pengeluaran UU 22/1999. Desentralisasi diartikan sebagai ‘pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”(Pasal 1,ayat7UU RI No.32/2004).
Bandingkan pengertian di atas dengan konsep desentralisasi yang dipaparkan para ahli. Hanson (1998) membagi desentralisasi menjadi: (1) dekonsentrasi (pelimpahan tugas dan unit kerja, bukan wewenang, dari unit yang lebih tinggi dalam organisasi ke unit yang lebih rendah; (2) delegasi (pelimpahan wewenang dalam pengambilan keputusan dari unit organisasi yang lebih tinggi ke tingkatan lebih rendah, tetapi wewenang itu sesekali dapat dicabut kembali ketika unit yang diberi wewenang itu tidak mampu lagi melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban); (3) devolusi (pelimpahan wewenang dan tanggung jawab disertai dengan dasar hukum kepada unit lebih rendah yang otonom untuk dapat bertindak secara mandiri tanpa selalu meminta izin dari level kekuasaan lebih tinggi). Kiranya jelas bahwa dalam tataran konsep, desentralisasi di Indonesia sudah bercorak devolusi karena tidak hanya pelimpahan wewenang ke daerah-daerah otonom dilandasi undang-undang. Sayang, dalam prakteknya, dekonsentrasi dan delegasi yang terjadi. Akibatnya, muncul berbagai masalah mendasar dalam konteks desentralisasi di Indonesia: (1) ketergantungan pemerintahan daerah yang tinggi ke pemerintah pusat, (2) rumusan kebijakan yang membingungkan, (3) kuasa dan wewenang Jakarta yang masih kuat; dan (4) peran Jakarta yang masih dominan dalam manajemen sumber daya alam dan lingkungan sehingga membatasi partisipasi masyarakat. Sampai di sini, jawaban terhadap pertanyaan diatas untuk menuntut figur pemimpin Sumba Tengah yang ideal dan berpihak pada rakyat terjawab: Partisipasi dan komitmen masyarakat dapat meningkat jika kuasa dan wewenang dalam pengambilan keputusan dilimpahkan kepadanya sesuai peran dan fungsinya.

Pemimpin yang ideal
Dalam realitas seperti ini, para pemimpin dan calon pemimpin daerah yang dibutuhkan masyarakat Sumba Tengah ke depan perlu berjiwa misioner, visioner, strategis, transformatif, autentik, dan etis. Pemimpin berjiwa strategis berorientasi pada misi dan visi yang bukan ditetapkan secara gegabah melainkan berdasarkan penelitian-penelitian independen. Betapa tidak, misi selalu menjawab pertanyaan fundamental: Mengapa kita berada di sini? Misi merupakan pernyataan yang mengandung prinsip utama atau tujuan mendasar pembangunan itu sendiri. Jika dibandingkan dengan sebuah perjalanan, misi merupakan tujuan akhir sebuah perjalanan. Visi, pada gilirannya ingin menjawab: Bagaimana agar misi tersebut akan diwujudkan pada masa mendatang? Karena itu ia dapat diibaratkan sebuah kompas, arah perjalanan yang akan ditempuh pembangunan itu sendiri.
Selanjutnya, misi dan visi saja tidak cukup. Ia harus bermata rantai dengan rencana strategis. Seperti visi, rencana strategis membayangkan sebuah kenyataan masa depan yang beda dari kenyataan sekarang. Namun, tidak seperti visi, rencana strategis menawarkan strategi yang sistematik untuk mewujudkan sesuatu yang ingin dicapai pada masa mendatang. Rencana keseluruhan dipetakan sejak awal secara spesifik sehingga keseluruhan proses dapat secara jelas dipaparkan. Berkaitan dengan ini, visi memang berorietasi pada tujuan, tetapi ia tidak selalu memetakan cara-cara yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut, terutama jika tujuan yang ingin dicapai itu sesuatu yang tidak akan pernah dicapai. Rencana merupakan peta perjalanan. Ia berfungsi menyediakan rute, jadwal, dan bahkan waktu perjalanan yang akan ditempuh. Kemandulan pembangunan Sumba pada umumnya bisa saja berakar, salah satunya, pada lemahnya aspek perencanaan dan kepemimpinan strategis . Selanjutnya, pemimpin dan calon pemimpin yang strategis perlu didukung model kepemimpinannya yang transformasional. Karena itu Sumba Tengah perlu seorang pemimpin dan calon pemimpin yang tidak hanya menjadi perumus tujuan dan penunjuk arah, tetapi seseorang yang mampu mengatur rencana strategis secara transformasional. Kekhasan pemimpin transformasional terletak pada fungsinya sebagai sumber inspirasi bagi pengikut untuk komitmen pada tujuan-tujuan bersama. Berbeda dengan tipe kepemimpinan transaksional yang ditandai dengan motif relasi pemimpin dan yang dipimpin untuk sebuah kerangka simbiosis mutualisme (saling menguntungkan), kepemimpinan transformasional pertama-tama berinteraksi dengan pengikutnya demi integritas dan tujuan bersama.
Seorang pemimpin transformasional dapat dikatakan autentik dan etis ketika dia berorentasi pada kualitas, nilai-nilai, dan tujuan sekaligus mampu menghargai aspek kemanusiaan. Ia lebih bersikap proaktif daripada reaktif dan secara kreatif menciptakan berbagai peluang yang mungkin untuk perbaikan agar tercapainya pemenuhan kebutuhan kemanusiaan.
Belajar dari Soekarno dan Soeharto
Argumen ini berpijak pada perkembangan kepemimpinan dua mantan presiden indonesia yang pada awal karir kepemimpinannya. Hos Cokroaminoto gurunya Bung Karno adalah seorang pemimpin yang mempunyai kepribadian sejati, akan tetapi kalah dengan sosok muridnya Bung Karno yang memiliki kharisma dan gaya hidup yang merupakan simbol pemimpin Nasional. Namun akhirnya jatuh akibat rakyat meragukan sepakterjang dan kejujuran Putra Sang Fajar itu. Kemudian muncul Seoharto yang disebut bak pahlawan besar. Sayang gebrakan pak Harto selama 32 tahun dalam bidang ekonomi- pembagunan sebagai panglima dalam kepemimpinannya dinodai KKN. Dan rakyat Indonesia pun kecewa. Dilengser dari dari tumpuk kekuasaan.

Ungkapan di atas sengaja dipetik di sini untuk membuka cakrawala pikiran kita bahwa ke depan Sumba Tengah membutuhkan pemimpin yang tidak mudah dicuci otaknya oleh gaya kepemimpinan dan kepribadia calon Bupati/Wakil Bupati. Sumba Tengah ke depan membutuhkan pemimpin yang mampu memahami realitas hari ini secara menyeluruh dan proporsional untuk mampu memprediksi akan apa yang terjadi mendatang. Dan Sumba Tengah ke depan membutuhkan pemimpin yang mampu berkata cukup bahkan berhenti menjadi pemimpin kalau Sumba Tengah masih digurau dengan Nasib Tidak Tentu. Karena itu pilihlah calon pemimpin yang bermutu, bukan semata-mata karena dia berbasis Kristen Protestan atau Katolik; bukan semata-mata karena dia orang Sabu atau Sumba; apalagi kalau hanya melihat dia dari A, B atau gabungan partai-partai politik lainnya. Mudah-mudahan…?

April 13, 2009 Posted by | Opini | , | Tinggalkan komentar

“Civil Society” dan Demokrasi, untuk Apa?

Oleh : Drs. Umbu Tagela

MASALAH Civil society baru hangat dibicarakan tahun 1990-an di Indonesia. Hal ini lebih disebabkan oleh kuatnya tekanan pemerintah Orde Baru pada tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Para ahli ilmu sosial, tokoh intelektual, pejuang demokrasi, dan cendekiawan, tampaknya kesulitan mencari formula yang tepat untuk memaknai suatu perjuangan menuju perubahan yang dicita-citakan. Dalam keadaan galau dan gamang itu bangsa Indonesia berpaling pada civil society yang dijadikan primadona untuk memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat kita yang nyaris lumpuh.

Civil society bergulir dengan pemaknaan yang variatif oleh berbagai kalangan. Ada yang menerjemahkan sebagai masyarakat sipil, masyarakat kewargaan, masyarakat madani, dan ada juga yang tetap menggunakan civil society. Semua terjemahan tersebut disuguhkan kepada publik dengan argumentasi masing-masing, dan karenanya masyarakat atau publik juga memahaminya menurut selera dan kepentingannya.

Civil society sebenarnya merupakan suatu ide yang terus diperjuangkan manifestasinya agar pada akhirnya terbentuk suatu masyarakat bermoral, masyarakat sadar hukum, masyarakat beradab atau terbentuknya suatu tatanan sosial yang baik, teratur dan progresif.

Kata civil cenderung dikonotasikan sebagai lawan dari militer. Demikian pula madani dalam masyarakat madani cenderung dikonotasikan dengan madaniyah atau Medina, yang dikonotasikan bernuansa Arab. Padahal arti madaniyah sebagai sumber munculnya kata madani adalah peradaban atau civilization.

Lain lagi dengan kewargaan yang merupakan terjemahan dari bahasa latin yakni, civilis atau civis. Atas pijakan yang demikian itulah kebanyakan orang sepakat untuk konsisten menggunakan civil society karena terjemahan yang lain dianggap kurang sesuai dengan konsep aslinya.

Substansi
Cicero adalah seorang filsuf Romawi yang pertama memunculkan gagasan societies civils dalam sejarah filsafat politik. Civil society merupakan suatu konsep yang dinamis, yang selalu mengalami perubahan makna.

Misalnya, pada abad 18 civil society dimaknai sebagai negara yang merupakan entitas yang mendominasi entitas lainnya. Di akhir abad ke 18 civil society dimaknai sebagai negara dalam nuansa dua entitas yang berbeda, seiring dengan aliran Hegelian yang membagi kehidupan manusia dalam tiga wilayah yang berbeda, yakni, keluarga, civil siciety, dan negara.

Dalam pandangan Hegel, civil society adalah entitas yang memiliki ketergantungan pada negara. Sebagai misal negara harus mengawasi civil society dengan cara menyediakan perangkat hukum dan administrasi. Hegel berpendapat entitas civil society mempunyai kecenderungan entropi atau melemahkan diri sendiri (a self crippling entity), oleh karena itu harus diawasi oleh negara.

Pandangan Hegel yang agak pesimistik ini, akhirnya memiliki gayut dengan pandangan Karl Marx tentang civil society. Bahkan Karl Marx memposisikan civil society pada basic material dalam tautan dengan produksi kapitalis. Oleh Marx, civil society dimaknai sebagai kelas borjuis yang menjadi tantangan baginya untuk membebaskan masyarakat dari berbagai penindasan, oleh karena itu civil society menurut dia harus dilenyapkan demi terwujudnya masyarakat tanpa kelas.

Tokoh lain adalah Gramsci. Dalam banyak hal pendapat Gramsci mirip pendapat Marx. Perbedaannya terletak pada memposisikan civil society bukan pada basic material tetapi pada tataran suprastruktur, sebagai wadah kompetisi untuk memperebutkan hegemoni kekuasaan. Peran civil society pada konteks yang demikian oleh Gramsci ditempatkan sebagai kekuatan pengimbang di luar kekuatan negara. Pandangan Gramsci ini lebih bernuansa ideologis ketimbang pragmatik. Dalam perjalanan waktu, akhirnya konsep Gramsci ini dikembangkan oleh Habermas seorang tokoh madzab Frankfurt melalui konsep the free public sphere atau ruang publik yang bebas, di mana rakyat sebagai citizen memiliki akses atas setiap kegiatan publik.

Sebagai misal rakyat boleh ngomong apa saja, berbuat apa saja baik secara lisan maupun tertulis, melalui media massa, sekolah atau pertemuan-pertemuan asal tidak melanggar hukum atau mengganggu kepentingan umum. Pandangan Habermas ini, tampaknya sedang berlangsung di Indonesia saat ini. Cuma yang jadi soal, kita baru berada pada tataran proses belajar, setelah sekian lama kebebasan kita dibelenggu oleh penguasa. Sikap egalitarian bangsa ini telah terkoyak-koyak oleh perjuangan memperebutkan atribut-atribut semu yang dikendalikan oleh invisible hand. Jiwa dari the free public sphere sebenarnya telah terakomodasi dalam UUD 1945 Pasal 28. Namun, karena kuatnya political will penguasa spirit dari gagasan Habermas ini memudar nyaris punah.

Konsep yang diinginkan
Kalau saja kita mau jujur, makna civil society yang kita idamkan (walau sebagian) adalah konsep civil society menurut Habermas. Kita telah lama memimpikan ruang publik yang bebas tempat mengekspresikan keinginan kita atau untuk meredusir, meminimalisir berbagai intervensi, sikap totaliter, sikap etatisme pemerintah. Pada ruang publik inilah kita memiliki kesetaraan sebagai aset untuk melakukan berbagai transaksi wacana tanpa harus takut diciduk, diintimidasi atau ditekan oleh penguasa. Model ini sudah lama tetapi sekaligus merupakan format baru bagi kita untuk mereformasi paradigma kekuasaan yang telah dipuntir oleh penguasa Orde Baru.

The free public sphere merupakan inspirator, motivator sekaligus basis bagi mekanisme demokrasi modern, seperti yang dialami oleh Amerika, bangsa Eropa dan kawasan dunia lain. Demokrasi modern secara substantif mengacu pada kebebasan, kesetaraan, kemandirian, kewarganegaraan, regularisme, desentralisme, aktivisme, dan konstitusionalisme. Persoalannya bagaimana cara yang efektif agar spirit demokrasi modern ini bisa disemaikan dengan baik?

Jawabannya, adalah kita mesti membangun dan mengembangkan institusi seperti LSM, organisasi sosial, organisasi agama, kelompok kepentingan, partai politik yang berada di luar kekuasaan negara, termasuk Komnas HAM dan Ombudsman yang dibentuk oleh pemerintah. Hal ini tidak serta merta menghilangkan keterhubungannya dengan negara atau bersifat otonom. Berbagai undang-undang, hukum dan peraturan negara tetap menjadi pijakan bagi setiap institusi dalam melakukan aktivitasnya. Hal terpenting dalam civil society adalah kesetaraan yang bertumpu pada kedewasaan untuk saling menerima perbedaan. Tanpa itu, civil society hanya merupakan slogan kosong.

Hubungan dengan demokrasi
Civil Society dan demokrasi ibarat “the two side at the same coin”. Artinya jika civil society kuat maka demokrasi akan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Sebaliknya jika demokrasi bertumbuh dan berkembang dengan baik, civil society akan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Itu pula sebabnya para pakar mengatakan civil society merupakan rumah tempat bersemayamnya demokrasi.

Menguatnya civil society saat ini sebenarnya merupakan strategi yang paling ampuh bagi berkembangnya demokrasi, untuk mencegah hegemoni kekuasaan yang melumpuhkan daya tampil individu dan masyarakat. Dalam praktiknya banyak kita jumpai, individu, kelompok masyarakat, elite politik, elite penguasa yang berbicara atau berbuat atas nama demokrasi, walau secara esensial justru sebaliknya.

Kesadaran masyarakat akan demokrasi bisa dibeli dengan uang. Kelompok masyarakat tertentu diatur untuk bertikai demi demokrasi. Perseteruan eksekutif dan legislatif saat ini sebenarnya tidak kondusif bagi pemulihan ekonomi kita, tetapi hal itu tetap dilakukan demi demokrasi. Kalau rakyat kecil selalu jadi korban, apakah makna demokrasi yang kita perjuangkan sudah betul? Atau sedang mengalami distorsi.

April 13, 2009 Posted by | Tak Berkategori | , | Tinggalkan komentar

KETENTRAMAN

Oleh: JAMES ALLEN

Pengantar:
Tulisan Motivasi ini di kutip dari buku karangan  JAMES ALLEN yang ber judul As A Man Thinketh. Buku yang sangat menginspirasi berjuta-juta orang di dunia dan telah diterjemahkan kedalam 25 bahasa. Siapakah JAMES ALLEN?. Dia lahir di Leicester, Inggris pada 1864 dan pekerja sebagai  sekretaris pribadi seorang eksekutif di perusahaan inggris pada 1902. Pada usia 38 tahun Dia berhenti menulis, dan sudah lebih  25 buku  yang di tulisnya sebelum meninggal pada usia 48 tahun. Tulisan ini di kutip dari Bab 7. Tujuannya adalah untuk mendorong semua orang, siapa pun itu, laki-laki mau pun perempuan supaya mereka dapat menemukan dan mempersepsikan tentang kebenaran bahwa “yang membentuk diri merekan adalah mereka sendiri”.

Ketenangan pikiran merupakan salah satu permata kebijaksanaan yang terindah. Ketenangan piliran itu merupakan hasil dari usaha pengendalian diri yang dilakukan sejak lama dan penuh kesabaran. Kehadirannya merupakn indikasi kematangan pengalaman, dan indikasi dari kepemilikan pengetahuan yang mendalam tentang hukum dan cara kerja pikiran.

Seorang dapat dikatakan sebagai orang yang tenang apabila ia memahami dirinya sendiri sebagai makhluk dengan pikiran yang dapat berkembang. Untuk memiliki pengetahuan sepeti ini di perlukan kemampuan untuk memahami orang lain sebagai hasil dari pemikiran, dan selanjutnya sembari ia membangun pemahaman yang benar dan dapat melihat dengan semakin jelas hubungan internal dari segala seuatu dengan cara merangkai hubungan sebab-akibat, ia pun akan mampu menghilangkan perasaan bingung,mudah marah, khatir dan keluh kesah. Ia akan selalu tenang dan selalu tabah menghadapi apa pun, dan hatinya menjadi tentram.

Orang yang tenang, telah belajar bagaimana menguasai diri, ia tahu bagaimana harus menempatkan diri diantara orang lain. Dan sebagai akibatnya orang-orang disekelilingnya, akan mehormati kekuatan spiritual yang dimilikinya. Mereka akan merasa bahwa mereka dapat belajar darinya dan percaya padanya. Semakin tenang pembawaan seseorang, maka semaka akan semakin besar keseksesan yang dapat diraihnya, semakin besar pengaruhnya, dan semakain besarpula kekuatannya untuk membawa kebaikan. Seorang pedagang biasa sekali pun akan dapat meningkatkan keberhasilan usahanya jika ia dapat membangun kendali diri dan temperamen yang tenang, karena orang akan lebih memilih bertransaksi dengan seseorang yang tindak-tanduknya tenag.

Seseoarang yang berkribadian kuat dan tenang akan selalu dicintai dan dihormati. Ia bagaikan pohon yang rindang ditengah padang tandus, atau bagaikan batu pelindung dio tengah badai. “siapa yang tidak menyuakai hati yang tenang, teperamen yang baik, kehidupan yang seimbang?” tidak peduli bagaimana keadaan cuaca, cerah maupun hujan, dan tidak menjadi masalah perubahan seperti apa yang akan terjadi pada mereka yang memiliki anugrah seperti ini, karena mereka akan selalu baik, tentram dan tenang. Kemantapan karakter yang luar biasa ini yang kita sebut “ tentram” merupakan pelajaran terakhir tentang budaya. Tentram merukan bunga kehidupan, buah dari jiwa. Tentram sangat berharga layaknya kebijaksanaan- dan lebih diidamkan dari pada emas murni. Betapa mencari uang saja terlihat menjadi begitu bearti dibandingkan dengan sebuah kehidupan yang tentram. Kehidupan yang menhini lautan kebenaran, yang ada di bawa riak gelombang, yang jauh dari sentuhan gejolak emosi, yang ada dalam ketenangan abadi!

sepanjang yang kita tahu sedah berapa banyakkah orang yang tealh menyia-nyiakan hudupnya, yang telah menghancurkan semua yang tadinya manis dan indah hanya dengan ledakan amarah, yang telah menghancurkan kemantapan karakter mereka dan menyebabkan pertumbahan darah! Mungkin patut dipertanyakan apakan kebanyakan orang tidak menghacurkan hidupnya dan membuang kebahagiaannya karena tidak mampu mengendarikan diri. Dan betapa kita tidak banyak bertemu dengan orang yang hidup dalam keseimbangan, yang memiliki kemantapan karakter yang luar biasa, yang merupakn cirri dari karakter yang telah mencapai sempurnah!”.

Ya, umat manusia terombang-ambing oleh nafsu yang tak terkendali, menjadi kacau karena kesedihan yang tak dapat di tahannya, terhempas oleh kegelisahan dan keraguan. Hanya orang yang bijak, hanya mereka yang memiliki pikiran yang terkendali dan murni, yang dapat menaklukkan angin dan badai dalam jiwanya sehimgga patutu padanya.

Jiwa-jiwa yang mudah di permaikan badai, dimana pun engkau berada, seperti apa pun kehidupan yang engkau jalani, kerhuilah: diatas kehidupan samudara ini masih ada celah keberkahan yang terbuka dan pelabuhan hangat terpat berlabuhnya harapan ideal yang engkau miliki menanti kehadiranmu. Letakkan tanganmu dengan kuat pada kendali pikiranmu. Jauh di lubuk jiwamu terletak Tuan yang mengendalikan; dia ada di sana, tetapi dia sedang tertidur, bagunkan dia. Kendari diri itu adalah kekuatan. Pikirang yang benar adalah keunggulan. Ketenagan adalah kuasa. Katakana pada hati anda, “damai, tetaplah disana!”.

April 13, 2009 Posted by | Berita, Opini | | Tinggalkan komentar

PEMANASAN GLOBAL

<!– @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –>

Akhir Peradaban Manusia?

Beragam usaha para astrobiologi melacak jejak kehidupan dan menemukan ‘kondisi yang memungkinkan untuk kehidupan’ di belantara jagad raya makin didorong oleh berbagai masalah kebumian yang terus berkecamuk. Baru-baru ini sebuah eksoplanet, ’Super Earth’, yang mengorbit pada bintang redup Gleise 581 dan berjarak 20.5 tahun cahaya dari bumi menjadi pusat perhatian karena suhu rata-rata planet tersebut memungkinkan adanya air dalam bentuk cair. Air dalam bentuk cair sering diasossiasikan dengan peluang adanya kehidupan. Parit-parit Mars yang diduga pernah dialiri air, hingga bulan-bulan ’raksasa’ seperti Titan yang kaya unsur organis dan Europe yang memiliki lapisan es tak luput dari observasi dalam upaya pencarian habitat alternatif bagi ras manusia di masa depan. Misi Antariksa dengan investasi luar biasa untuk mengexplorasi obyek-obyek potensial menunjukkan keseriusan AS, Soviet dan negara-negara Eropa mempelajari prospek kehidupan ekstraterestrial. Dibalik obsesi mewujudkan ’koloni di luar bumi’, mungkinkah ini indikasi manusia telah jenuh dan patah arang dengan kondisi bumi yang mungkin suatu saat nanti tak dapat lagi menopang kehidupan?

DARI RIMBA MENUJU PADANG PASIR

Dalam satu abad terakhir, permukaan bumi telah mengalami peningkatan suhu yang signifikan akibat melimpahnya emisi gas rumah kaca (GRK). Revolusi industri meningkatkan intensitas penggunaan bahan bakar fosil untuk memenuhi kebutuhan Industriliasi dan energi rumah tangga. GRK masa kini yaitu; karbondioksida, metana, uap air, nitrogen oksida NOx, ozon (O3) troposfer dan CFC telah menahan radiasi infra merah yang seharusnya bisa lolos ke ruang angkasa menjadi terperangkap dan menjadikan bumi kian panas. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) memperkirakan peningkatan suhu global 1.4-5.8° Celcius pada akhir abad ini, dengan rata-rata laju peningkatan 0.3° C per dasawarsa. Sumber lain penyebab pemanasan global adalah penyusutan kawasan hutan (deforestasi) di AS, Eropa, Brasil, Kolumbia, dan Indonesia, serta intrusi ozon stratosfer menuju troposfer.

Kontributor terbesar pemanasan global adalah karbondioksida oleh penggunaan batubara, minyak bumi dan gas alam yang dipergunakan untuk listik dan BBM. NASA Goddard Institute for Space Studies mencatat ambang CO2 telah meningkat menjadi 360 ppmv (part per million by volume) di tahun 2001, dari 280 ppmv di tahun 1850. Ambang CO2 di atmoster mestinya tidak melebihi 450 ppmv. Sebuah sumber menyatakan, ’Emisi buang gas pembakaran bahan bakar fosil 30 negara maju, yang berpenduduk 20% penduduk dunia menyumbang dua pertiga emisi gas rumah kaca, sedangkan 80% lainnya yang merupakan penduduk negara berkembang menyumbang sepertiga emisi CO2. Meskipun 141 negara dalam Protokol Kyoto telah mentargetkan penurunan emisi GRK nasional rata-rata 5% bagi negara-negara Industri, namun negara pencemar utama termasuk AS dan Australia yang menyumbang emisi dalam jumlah over supply belum meratifikasi kesepakatan Internasional tersebut.

KIAMAT SUDAH DEKAT

Peningkatan suhu telah meruntuhkan es di Antartika, menaikkan volume air dan ketinggian permukaan serta menghangatkan suhu permukaan laut. Kenaikan permukaan air laut adalah ancaman bagi Negara kepulauan di Samudera Pasifik, termasuk Indonesia yang diperkirakan akan kehilangan ratusan hektar daratan, kehilangan ribuan pulau kecilnya pada akhir abad ke-21. Abrasi pantai dan intrusi air laut akan mecemari sumber-sumber air bersih, menyebabkan tambak dan sawah di daerah pasang surut akan hilang, dan krisis air bersih.

Kenaikan suhu di kutub menurunkan tekanan udara, mengakibatkan perubahan pola angin, perubahan iklim yang ekstrim dan penyimpangan cuaca seperti El Nino dan El Nina. Proses konveksi di belahan bumi Selatan akan meningkatkan curah hujan, meniup angin lebih kencang sehingga akan menimbulkan terjadinya banyak badai topan. Di sisi lain, peningkatan suhu akan mempercepat proses transpirasi hingga tanah akan lebih cepat kering dan akan memberikan efek destruktif bagi lahan pertanian. Penurunan nilai produksi pertanian akibat minimnya ketersediaan air bersih akan diperparah dengan ketidakpastian iklim dan perubahan cuaca yang tidak menentu sehingga mengancam suplai pangan dunia.

Pemanasan global akan memberikan pengaruh besar pada kesetimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Naiknya suhu akan mengganggu pola hidup flora dan fauna, mendorong beberapa spesies bermigrasi ke arah yang lebih dingin sedangkan spesies yang tidak mampu berpindah atau beradaptasi akan musnah.

Penelitian menunjukkan tanaman yang bersiklus hidup pendek lebih dapat menyesuaikan diri dengan pemanasan global ketimbang tanaman yang siklus hidupnya panjang, artinya hambatan bagi proses remidiasi hutan. Perubahan temperatur berdampak positif bagi beberapa species seperti nyamuk Anopheles, kenaikan suhu dan curah hujan akan mempersingkat siklus hidup dan mengakibatkan nyamuk lebih sering bertelur. Akibat ledakan populasi ini, 42% penduduk dunia memiliki resiko terserang arbovirus dengue (DBD) dan parasit protozoa (malaria) yang dibawa oleh Anopheles. Virus flu burung bahkan diasumsikan akan lebih sulit ditangani karena peningkatan suhu telah mengganggu sistem kekebalan pada unggas.

Ekosistem laut tidak kalah terganggu, pemanasan global menyebabkan suhu air meningkat dan air laut makin asin. Kenaikan air laut akan merusak hutan mangrove yang menjadi barier bagi abrasi pantai, sedangkan menurut observasi suhu laut memicu wabah penyakit bunga karang. Wabah penyakit bunga karang berdampak pada memudarnya kecerahan terumbu karang hingga berakhibat kematian, padahal ribuan spesies laut bergantung pada bunga karang.

BENCANA KEMANUSIAAN

Banjir besar yang kerap dibicarakan hanya segelintir fenomena yang mungkin terjadi, namun kekeringan, badai, krisis air bersih, turunnya suplai pangan, dan peningkatan gangguan kesehatan seperti malaria, DBD, flu burung, ISPA, asma, dan kanker akan terus berjalan beriringan dengan kerusakan ekosistem. Pengurangan daratan di bumi akan menimbulkan limitnya lahan pertanian dan pemukiman. Selain pertanian, ketidakstabilan iklim dan cuaca akan berpengaruh besar bagi industri pariwisata di berbagai belahan dunia.

Saat ini Indonesia masuk dalam urutan tiga besar kontributor CO2 dunia (dan urutan pertama di Asia Tenggara) yang menyebabkan perubahan iklim dan ironisnya masuk dalam kategori negara-negara yang akan paling merasakan dampak pemanasan global. Dalam beberapa tahun mendatang, pemanasan global akan memaksa pemerintah untuk merelokasi entah berapa puluh juta penduduk Indonesia yang daerahnya terancam tenggelam. Masih relevan kan negara ini mengambil kebijakan yang beresiko memperparah pemanasan global dengan upaya pendirian PLTN dan mencanangkan program lahan gambut sejuta hektar? Disaat masa depan ras manusia yang sudah diujung tanduk, masih akankah kita sibuk dengan korupsi, illegal logging, dengan segala tetek bengeknya?

Mungkin tidak salah bila negara-negara maju beramai-ramai mengeksporasi kehidupan ekstraterestrial di luar bumi. Barangkali ekspansi ke luar bumi adalah pilihan terakhir bila seluruh manusia sudah tidak dapat berkerjasama untuk menjaga kelestarian planet bumi. Semestinya, dengan begitu sulitnya pencarian habitat alternatif yang mirip bumi, kita lebih mensyukuri keajaiban kehidupan planet bumi yang hingga kini belum ada duanya di jagad raya ini.


Didit Prihatini

Mahasiswa Fakultas Biologi UKSW

Kepunahan negara-negara dunia ketiga

Bangsa Asia dan Afrika, belum bisa mengisi perut, tidak mungkin berpikir untuk kelestarian alam

Rekayasa ’humanoid’, ekspedisi antar galaksi

Berkutat pada masalah perut, korupsi dan AIDS

April 13, 2009 Posted by | Opini | | Tinggalkan komentar