Mesa85’s Blog

Ilmu pengetahuan pada masa muda akan membuat orang menjadi bijaksana pada hari tua

Memperkenalkan Sejarah Pemerintahan di Sumba

th_skinhead-1BUKU TENTANG SUMBA — Ir. Umbu Pura Woha, anggota DPRD NTT periode 1999 – 2004, memperlihatkan buku yang ditulisnya tentang Sejarah Pemerintahan di Pulau Sumba.

POS KUPANG/ALFRED DAMA

TIDAK banyak referensi yang mengisahkan perjalanan struktur sosial dan sejarah pemerintahan di Pulau Sumba. Akibatnya, banyak orang tidak mengetahui lebih jauh tentang Sumba dan sejarah pemerintahan di pulau yang dijuluki sandelwood itu.

Inilah yang memotivasi Ir.Umbu Pura Woha menulis buku berjudul, Sejarah Pemerintahan di Pulau Sumba dan Sejarah Musyawarah dan Adat-Istiadat  Sumba Timur.

Ditemui di kediamannya, Jalan Kemuning No 12, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa-Kota Kupang, Senin (2/2/2009),  mantan Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan mantan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTT ini mengatakan, motivasi penulisan buku ini adalah mengatasi masih minimnya informasi tentang Sumba. Hal ini jelas sangat menyulitkan para ilmuwan yang ingin meneliti lebih jauh tentang berbagai aspek di Sumba.

Bukan itu saja, informasi tentang Sumba pun sangat sedikit. “Saya mengumpulkan  bahan untuk buku ini saja sulit, sebab hampir tidak ada catatan atau arsip tentang Sumba. Ada juga beberapa buku, tapi itu dalam bahasa Inggris. Arsip pemerintahan di Sumba juga baru sekitar tahun 1990-an. Saya harap buku ini bisa membantu orang yang ingin belajar tentang Sumba, sejarah dan pemerintahannya. Buku ini sudah beredar sejak Januari (2009),” jelasnya.

Anggota DPRD NTT periode 1999 – 2004 ini  juga termotivasi dengan buku Pemimpin dan Krisis Multidimensi yang ditulis oleh Herman Musakabe. Dalam buku tersebut, Musakabe mengajak para lanjut usia yang sudah  memasuki masa pensiun dan diberi umur panjang untuk memanfaatkan masa tua dengan menjadi penasehat dan memberi pengalaman hidupnya kepada yang lebih muda.

Hal inilah yang mendorong Umbu Pura Woha mau meluangkan waktu untuk menulis. “Kita ini sudah pensiun, ya isi waktu dengan menulis pengalaman kita,” jelasnya.

Pria kelahiran Kampung Wualanda, Mangili, 22 Oktober 1936, yang dianugerahi lima orang anak dari perkawinannya dengan Rambu Lika Ana Amahu ini mengatakan, buku tersebut ditulis sejak tahun 2007 lalu. Ia mendatangi berbagai instansi dan berupaya mencari berbagai sumber untuk menghasilkan sebuah buku yang komprehensif. Aktivitas ini baru selesai pada akhir 2008.

“Rencananya buku ini diluncurkan bertepatan dengan 50 tahun Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur dan Propinsi NTT, tapi karena beberapa alasan teknis, buku ini baru dirilis pada Januari 2009. Mungkin masih ada kekurangan, tapi kita upayakan lebih baik pada cetakan berikutnya. Sedangkan foto-foto, itu semua merupakan karya dan koleksi pribadi saya, kebetulan saya suka foto dan menyimpannya. Ternyata ada gunanya sekarang,” jelasnya.

Buku setebal 400 halaman ini berisi bentuk pemerintahan asli Sumba hingga kedatangan kolonial Belanda dan lahirnya Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Barat. Dalam buku ini juga dijelaskan tentang masuknya agama Kristen Protestan, Katolik dan Islam ke tanah Sumba. (*)

Iklan

Mei 6, 2009 Posted by | www.pos-kupang.com | , | 4 Komentar

Pemimpin Daerah Di Era Desentralisasi

<!– @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –>

Oleh : Hans Kristian Mesa

img_0038Tidak lama lagi Sumba Tengah akan mencatat sejarah baru. Dengan mengadakan sebuah pesta demokrasi yaitu Pemilihan Kepala Daerah (pilkada). Sebagai kabupaten baru, pilkada merupakan tolak ukur untuk masyarakat Sumba Tengah memilih Bupati dan Wakil Bupati yang akan memimpin Sumba Tengah lima tahun kedepan.
Semua calon yang telah mendeklarasikan sebagai calon Bupati dan wakil Bupati Sumba Tengah sudah siap-siap berkampanye dengan berbagai cara dan strategi. Berbagai cara mereka lakukan untuk mencari simpati massa, dari mulai mengunjungi pasar, berkunjung kedesa-desa, menghadiri seminar, debat terbuka, sampai membagi-bagikan sembako. Intinya semua calon siap dengan segala perangkat kampanyenya.

Terlepas siapapun yang menjadi pemimpin yang harus menjadi perhatian adalah, siapapun yang terpilih ada beberapa hal yang harus diperhatikan terutama dengan figur untuk menjadi seorang pemimpin Sumba Tengah di era desentralisasi. Sosok figur pemimpin ideal yang akan datang menjadi masalah sentral yang benar-benar harus mendapatkan perhatian serius dari parpol pengusung pasangan calon serta para pemilih Pilakada 2008, karena pasangan bupati dan wakil bupati yang terpilih dalam Pilkada 2008 akan menjadi nakhoda, penentu arah dan keberhasilan Sumba Tengah dalam mencapai kemajuan pembangunan disegala bidang. Tidak hanya mengusung calon peminpin untuk membangunkan khalayak masyarakat Sumba Tengah untuk semata-mata mengidealkan figur pemimpin menjelang kontes pemilihan kepala daerah (Pilkada), tetapi juga menggugah komitmen masyarakat untuk sungguh-sungguh berkolaborasi dengan pemerintah serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan sesuai posisi dan perannya. Kriteria pemimpin ideal sudah menjadi topik pembicaraan yang lazim. Bahkan untuk sebagian orang sudah cukup memancing rasa bosan. Bahkan ada yang bertanya “tidak ada topik lain yang lebih pantas dibicarakan menyongsong suksesi kepemimpinan politis daerah?”. Saya hanya berkomentar “tulisan ini merupakan intisari pemikiran kaum intelektual yang dirangkum dari hasil diskusi Forum Masyarakat Peduli Sumba Tengah (FMPST).

Desentralisasi: Konsep dan prktek

Dalam upaya menjaga keseimbangan kuasa dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam konteks perwujudan integrasi bangsa, desentralisasi sudah diterapkan di Indonesia pasca-pengeluaran UU 22/1999. Desentralisasi diartikan sebagai ‘pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”(Pasal 1,ayat7UU RI No.32/2004).
Bandingkan pengertian di atas dengan konsep desentralisasi yang dipaparkan para ahli. Hanson (1998) membagi desentralisasi menjadi: (1) dekonsentrasi (pelimpahan tugas dan unit kerja, bukan wewenang, dari unit yang lebih tinggi dalam organisasi ke unit yang lebih rendah; (2) delegasi (pelimpahan wewenang dalam pengambilan keputusan dari unit organisasi yang lebih tinggi ke tingkatan lebih rendah, tetapi wewenang itu sesekali dapat dicabut kembali ketika unit yang diberi wewenang itu tidak mampu lagi melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban); (3) devolusi (pelimpahan wewenang dan tanggung jawab disertai dengan dasar hukum kepada unit lebih rendah yang otonom untuk dapat bertindak secara mandiri tanpa selalu meminta izin dari level kekuasaan lebih tinggi). Kiranya jelas bahwa dalam tataran konsep, desentralisasi di Indonesia sudah bercorak devolusi karena tidak hanya pelimpahan wewenang ke daerah-daerah otonom dilandasi undang-undang. Sayang, dalam prakteknya, dekonsentrasi dan delegasi yang terjadi. Akibatnya, muncul berbagai masalah mendasar dalam konteks desentralisasi di Indonesia: (1) ketergantungan pemerintahan daerah yang tinggi ke pemerintah pusat, (2) rumusan kebijakan yang membingungkan, (3) kuasa dan wewenang Jakarta yang masih kuat; dan (4) peran Jakarta yang masih dominan dalam manajemen sumber daya alam dan lingkungan sehingga membatasi partisipasi masyarakat. Sampai di sini, jawaban terhadap pertanyaan diatas untuk menuntut figur pemimpin Sumba Tengah yang ideal dan berpihak pada rakyat terjawab: Partisipasi dan komitmen masyarakat dapat meningkat jika kuasa dan wewenang dalam pengambilan keputusan dilimpahkan kepadanya sesuai peran dan fungsinya.

Pemimpin yang ideal
Dalam realitas seperti ini, para pemimpin dan calon pemimpin daerah yang dibutuhkan masyarakat Sumba Tengah ke depan perlu berjiwa misioner, visioner, strategis, transformatif, autentik, dan etis. Pemimpin berjiwa strategis berorientasi pada misi dan visi yang bukan ditetapkan secara gegabah melainkan berdasarkan penelitian-penelitian independen. Betapa tidak, misi selalu menjawab pertanyaan fundamental: Mengapa kita berada di sini? Misi merupakan pernyataan yang mengandung prinsip utama atau tujuan mendasar pembangunan itu sendiri. Jika dibandingkan dengan sebuah perjalanan, misi merupakan tujuan akhir sebuah perjalanan. Visi, pada gilirannya ingin menjawab: Bagaimana agar misi tersebut akan diwujudkan pada masa mendatang? Karena itu ia dapat diibaratkan sebuah kompas, arah perjalanan yang akan ditempuh pembangunan itu sendiri.
Selanjutnya, misi dan visi saja tidak cukup. Ia harus bermata rantai dengan rencana strategis. Seperti visi, rencana strategis membayangkan sebuah kenyataan masa depan yang beda dari kenyataan sekarang. Namun, tidak seperti visi, rencana strategis menawarkan strategi yang sistematik untuk mewujudkan sesuatu yang ingin dicapai pada masa mendatang. Rencana keseluruhan dipetakan sejak awal secara spesifik sehingga keseluruhan proses dapat secara jelas dipaparkan. Berkaitan dengan ini, visi memang berorietasi pada tujuan, tetapi ia tidak selalu memetakan cara-cara yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut, terutama jika tujuan yang ingin dicapai itu sesuatu yang tidak akan pernah dicapai. Rencana merupakan peta perjalanan. Ia berfungsi menyediakan rute, jadwal, dan bahkan waktu perjalanan yang akan ditempuh. Kemandulan pembangunan Sumba pada umumnya bisa saja berakar, salah satunya, pada lemahnya aspek perencanaan dan kepemimpinan strategis . Selanjutnya, pemimpin dan calon pemimpin yang strategis perlu didukung model kepemimpinannya yang transformasional. Karena itu Sumba Tengah perlu seorang pemimpin dan calon pemimpin yang tidak hanya menjadi perumus tujuan dan penunjuk arah, tetapi seseorang yang mampu mengatur rencana strategis secara transformasional. Kekhasan pemimpin transformasional terletak pada fungsinya sebagai sumber inspirasi bagi pengikut untuk komitmen pada tujuan-tujuan bersama. Berbeda dengan tipe kepemimpinan transaksional yang ditandai dengan motif relasi pemimpin dan yang dipimpin untuk sebuah kerangka simbiosis mutualisme (saling menguntungkan), kepemimpinan transformasional pertama-tama berinteraksi dengan pengikutnya demi integritas dan tujuan bersama.
Seorang pemimpin transformasional dapat dikatakan autentik dan etis ketika dia berorentasi pada kualitas, nilai-nilai, dan tujuan sekaligus mampu menghargai aspek kemanusiaan. Ia lebih bersikap proaktif daripada reaktif dan secara kreatif menciptakan berbagai peluang yang mungkin untuk perbaikan agar tercapainya pemenuhan kebutuhan kemanusiaan.
Belajar dari Soekarno dan Soeharto
Argumen ini berpijak pada perkembangan kepemimpinan dua mantan presiden indonesia yang pada awal karir kepemimpinannya. Hos Cokroaminoto gurunya Bung Karno adalah seorang pemimpin yang mempunyai kepribadian sejati, akan tetapi kalah dengan sosok muridnya Bung Karno yang memiliki kharisma dan gaya hidup yang merupakan simbol pemimpin Nasional. Namun akhirnya jatuh akibat rakyat meragukan sepakterjang dan kejujuran Putra Sang Fajar itu. Kemudian muncul Seoharto yang disebut bak pahlawan besar. Sayang gebrakan pak Harto selama 32 tahun dalam bidang ekonomi- pembagunan sebagai panglima dalam kepemimpinannya dinodai KKN. Dan rakyat Indonesia pun kecewa. Dilengser dari dari tumpuk kekuasaan.

Ungkapan di atas sengaja dipetik di sini untuk membuka cakrawala pikiran kita bahwa ke depan Sumba Tengah membutuhkan pemimpin yang tidak mudah dicuci otaknya oleh gaya kepemimpinan dan kepribadia calon Bupati/Wakil Bupati. Sumba Tengah ke depan membutuhkan pemimpin yang mampu memahami realitas hari ini secara menyeluruh dan proporsional untuk mampu memprediksi akan apa yang terjadi mendatang. Dan Sumba Tengah ke depan membutuhkan pemimpin yang mampu berkata cukup bahkan berhenti menjadi pemimpin kalau Sumba Tengah masih digurau dengan Nasib Tidak Tentu. Karena itu pilihlah calon pemimpin yang bermutu, bukan semata-mata karena dia berbasis Kristen Protestan atau Katolik; bukan semata-mata karena dia orang Sabu atau Sumba; apalagi kalau hanya melihat dia dari A, B atau gabungan partai-partai politik lainnya. Mudah-mudahan…?

April 13, 2009 Posted by | Opini | , | Tinggalkan komentar

HEGEMONI BUDAYA DALAM PEMBANGUNAN

Oleh: Drs. Umbu Tagela[1]

Dialektika antara kebudayaan dan pembangunan dalam proses perubahan sosial pada suatu masyarakat memiliki hubungan yang bersifat un linear, dan berbentuk cyclical. Hubungan keduanya saling pengaruh-mempengaruhi. Pada andaian (asumsi) tertentu kebudayaan mempengaruhi kelangsungan pembangunan, sementara pada andaian yang lain pembangunan mempengaruhi kebudayaan. Dalam perubahan sosial ada beberapa teori sosial yang membicarakan tentang bentuk dari hubungan itu antara lain: Pertama, Unlinear theories, Kedua, Cyclical theories, Ketiga, Universal theori, Keempat, Multilined theories. Dalam konteks Indonesia saat ini, teori Cyclical dari Pareto, sepertinya memiliki kepenadan (relevansi). Proses pengaruh-mempengaruhi antara kebudayaan dan pembangunan dapat di simak sejak kemerdekaan RI sampai saat ini. Pada 21 tahun pertama, masa pemerintahan Soekarno yang dikenal sebagai ORLA, walaupun dalam ketidakmenentuan kehidupan politik saat itu, faktor budaya masih memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap proses pembangunan. Misalnya dalam pembangunan politik; Suasana ketegangan yang mewarnai sidang-sidang parlemen saat itu, tidak sampai memecah belah bangsa Indonesia dalam kehidupan saling bermusuhan. Ketegangan/perdebatan hanya sebatas pada meja persidangan, diluar forum persidangan, mereka tetap terikat dalam tali persaudaraan sebagai sesama bangsa Indonesia. Sementara itu pada kurun waktu 32 tahun kedua, masa pemerintahan Soeharto yang dikenal lewat ORBA keadaan menjadi berbalik. 32 tahun rakyat Indonesia hidup dalam suasana pembangunan yang hasilnya sangat menyedihkan. Bukan persatuan dan kesatuan yang semakin erat diantara anak bangsa, tetapi semakin menguatnya nuansa disintegrasi bangsa. Proses pembangunan yang berjalan selama 32 tahuan telah merusak nilai-nilai budaya yang hidup diantara berbagai keragaman suku, etnis, agama. Contoh aktual; Budaya Pella yang ada/hidup di masyarakat Maluku, merupakan suatu wadah/kegiatan bersama dalam bentuk hidup saling tolong menolong diantara penduduk beragama Islam dan Kristen. Siapa yang dapat meramalkan bahwa budaya ini akan dapat hidup kembali, setelah kita menyaksikan saling bantai antara kedua pemeluk agama ini. Budaya ini kemungkinan akan lenyap bersama dengan hilangnya nyawa mereka yang tidak berdosa, mereka merupakan korban dari pembangunan politik yang tidak memiliki nuansa kebangsaan.

Terjadinya pola hubungan timbal-balik antara pembangunan dan kebudayaan seperti diatas cenderung destruktif, dan dapat disebabkan oleh;Pertama, Hegemonik pembangunan melalui politik penyeragaman menyebabkan tereduksinya nilai-nilai budaya atau keragaman lokal yang ada pada suatu daerah.Kedua, hegemonik budaya yang berlindung dibalik pembangunan, menyebabkan tereduksinya nilai budaya dari suatu suku, etnis dan agama lain.

HEGEMONI KEBUDAYAAN

Begitu banyak takrif (definition) kebudayaan baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang menunjukkan bahwa kebudayaan memegang peranan yang besar dalam kehidupan setiap kelompok masyarakat baik dalam komunitas keluarga, organisasi maupun komunitas yang lebih besar seperti negara.Proses pembangunan yang berlangsung di Indonesia tidak lepas dari pengaruh suatu budaya, dalam hal ini budaya jawa yang cukup hegemonik baik pada tataran nilai maupun praksis. Hal ini telah diungkapan oleh sejumlah ahli seperti Fachry Ali (986), Benedict Anderson(1972), De Jong(1976), Magnis Suseno(1988), Niels Mulder(1984), Geertz(1973). Bahkan menurut Sindhunata(1999) budaya jawa sama dengan budaya nazi Jerman yang bersifat rasis dan fasis. Jika tidak ditanggulangi akan mudah menimbulkan gelombang anti jawa oleh masyarakat non jawa di Indonesia. Salah satu dari sekian banyak budaya jawa, yang cukup menonjol selama proses pembangunan dibawah pemerintahan Soeharto adalah budaya kekuasaan yang bersifat Patrimonialistik. Ciri khasnya, kekuasaan bersifat tunggal, utuh, tidak terpecah-pecah dan bersifat personal. Sebagai contoh, kekuasaan Soeharto yang terasa sangat tunggal dan personal menguasai hierarki pemerintah dari aras pusat sampai aras desa. Melalui kekuasaan patrimonialistik Soeharto melakukan politik penyeragaman dalam pembangunan. Setiap aspirasi yang dianggap berbeda dengan kebijakannya, akan dianggap menentang perintah yang sah, tidak Pancasilais. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk kontrol ketat terhadap setiap aspirasi masyarakat.

Memasuki masa pemerintahan pada era reformasi, cara-cara seperti di atas harus diredusir dan kalau bisa dieliminasi, agar bangsa Indonesia tidak hidup dalam rasa saling curiga yang memperlebar kecenderungan disintegrasi nasional. Oleh karena itu diperlukan nilai-nilai budaya dan strategi-strategi pembangunan yang mendukung perubahan sosial yang sifatnya menguntungkan masyarakat.

SIMBOL INTEGRATIF

Penjelasan Pasal 32 UUD 45, menunjukkan arah dan pegembangan kebudayaan nasional, sebagai sarana pemersatu, yaitu dengan memperhitungkan puncak-puncak kebudayaan daerah sebagai landasan kebudayaan yang dikembangkan. Pengertian tersebut akhir-akhir ini diartikan secara sempit, bahwa puncak-puncak kebudayaan daerah adalah unsur-unsur kebudayaan yang mempunyai adhiluhung dan dapat membangkitkan kekaguman masyarakat.

Pengertian yang sempit dan bahkan mengarah pada seni daripada maknanya yang luas itu mengandung kecurigaan banyak orang. Seolah-olah pengembangan kebudayaan nasional itu akan di dominasi oleh nilai-nilai budaya dari suatu kebudayaan daerah atau suku bangsa itu saja. Pada jaman orde baru, hegemonik budaya jawa dalam proses pembangunan merupakan kenyataan yang tidak dapat dinafikan. Sisi-sisi kelemahan budaya jawa, telah dengan sengaja dimanfaatkan demi melanggengkan kekuasaan presiden Soeharto.

Penjelasan pasal 32 UUD 45 menunjukkan betapa pentingnya pendekatan yang bersifat akomodatif dalam menciptakan lambang persatuan yang dapat diterima sekaligus mengikat kesetaraan dan ketertiban masyarakat yang majemuk sebagai satu bangsa yang besar. Kehadiran aneka ragam kebudayaan daerah sebagai kerangka acuan yang berlaku dalam masyarakat masing-masing diakui, walaupun kebudayaan nasional sebagai kerangka acuan resmi dan umum harus dikembangkan. Dengan demikian prinsip Bhinneka Tunggal Ika dari kemajemukan masyarakat dan kesatuan nasional yang utuh dapat dipertahankan.

Dalam proses pembangunan dan pengembangan kebudayaan, harus memenuhi kebutuhan akan lambang kesetaraan(symbol of equality) dalam pergaulan antar masyarakat. Sebagai bangsa yang telah membangun sebuah kesepakatan bersama tentang ke-Indonesia-an yang satu, maka perasaan superior, merasa lebih berharga, lebih tinggi dari suku, etnis, agama, daerah yang lain, harus disingkirkan.

Kesetaraan yang dibangun tidak hanya dalam wilayah primordial, misalnya; secara suku, etnis, agama, tetapi kesetaraan yang dimaksud harus diletakkan dalam kerangka sebagai sesama bangsa Indonesia bahkan lebih luas lagi dalam kerangka kemanusiaan. Jika aspek ini berjalan dengan baik, niscaya kerusuhan-kerusuhan atas nama agama, etnis, suku tidak akan terjadi. Sebab semuanya telah merasa sebagai sesama manusia yang bersumber pada satu ciptaan.

PLURALISME SEBAGAI REALITAS

Persoalan krusial yang urgen dihadapi Indonesia saat ini adalah pembangunan dan pluralitas bangsa. Bahwa dalam proses pembangunan telah terjadi proses hegemoni nilai budaya, suku, etnis, agama tertentu terhadap yang lain tidak dapat dipungkiri lagi. Proses ini terjadi melalui politik penyeragaman, implikasinya nilai-nilai budaya atau agama kelompok tertentu mengalami aleanasi dan tereduksi. Akibatnya terjadi gesekan-gesekan lokal yang berakumulasi menjadi konflik horisontal.

Proses pembangunan selama 32 tahun dibawah rezim Orde Baru merupakan pengalaman yang sangat penting untuk dijadikan pelajaran berharga bangsa ini, agar tidak terulang lagi, bila kita masih ingin bersatu.

Konsekuensi logis dari pilihan bangsa yaitu negara kesatuan yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, maka orientasi konsep pembangunan harus mampu mengakomodasi semua potensi plural dan meletakkannya dalam bingkai masyarakat yang egaliter, ada rasa saling menghargai-menghormati dan singkirkan rasa saling curiga. Keragaman SARA harus diletakkan sebagai kenyataan sosiologis ke-Indonesia-an yang tidak dapat dipungkiri tetapi lebih baik dicarikankan bingkai untuk memelihara pluralitas ini sehingga menjadi sinergik dan kondusif bagi kemajuan bangsa Indonesia. Wacana yang bersifat hegemonik dan dikotomis mayoritas-minorotas harus dilenyapkan karena akan membawa kita pada fanatisme primordial sempit. Wacana yang dikembangkan harus lebih bersifat obyektif-kualitatif. Pendekatan seperti ini lebih dapat diterima oleh masyarakat yang pluralis. Bila suatu saat terjadi akulturasi nilai/budaya dengan sendirinya akan muncul nilai-nilai baru yang mungkin dapat diterima oleh semua kalangan tanpa harus merasa kalah bila nilai budayanya tidak dapat diterima. Kelemahan rezim ORBA adalah merekayasa pluralitas SARA sebagai alat legitimasi untuk bertindak represif.

KESIMPULAN

Kebudayaan dan pembangunan, merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, dalam kehidupan manusia. Kebudayaan merupakan hasil dari karya manusia, yang muncul melalui daya cipta, rasa dan karsa dan merupakan pendorong utama demi terlaksananya proses pembangunan. Sebaliknya, pembangunan merupakan suatu ekspresi diri manusia melalui hasil-hasil karyanya baik secara fisik maupun non fisik.

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa pembangunan merupakan identitas diri dari suatu bangsa yang menunjukkan tingkat kemajuan peradaban. Implikasinya, jika proses pembangunan dalam suatu negara berlangsung dengan baik secara kualitas maupun kuantitasnya, akan berdampak langsung pada terciptanya manusia-manusia yang dapat menghargai realita pluralitas. Sebab ia menyadari betul dalam realita yang pluralis, ada berbagai macam kebudayaan yang dimiliki oleh suatu suku, etnis, agama yang ada di dalamnya, oleh karena itu harus di hargai, dihormati dan dipelihara, sebab dari situlah tercermin nilai kemanusiaan manusia yang berbudaya.

Daftar Pustaka

Ali,Fachry(1986)”Refleksi Paham Kekuasaan Jawa”;dalam Indonesia Modern, Gramedia Jakarta

De Jong S.(1976)”Salah Satu Sikap Hidup Orang Jawa”, Kanisius Yogyakarta

Koentjaraningrat(1974)”Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan”,Gramedia Jakarta

Kartodihardjo,Sartono(1994)”Pembangunan Bangsa”,Aditya Media Jakarta

Soekanto,Soerjono(1990)”Sosiologi Suatu Pengantar”, Rajawali Pers

Suseno,Magnis(1988)”Etika Jawa: Sebuah Analisa Filsafati Tentang Kebijakasanaan Hidup Jawa”, Kanisius Yogyakarta

Santoso,Budhi(1997)”Nilai Luhur Budaya bangsa dalam Pembangunan Struktur dan Budaya Masyarakat Indonesia”, Makalah Seminar Pokok Pikiran Golkar

Suwondo,Kutut(1999)”Dominasi Budaya dalam Pembangunan”, Makalah


[1] Dosen Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan

Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

Maret 31, 2009 Posted by | Opini | , , | 2 Komentar