HEGEMONI BUDAYA DALAM PEMBANGUNAN

Oleh: Drs. Umbu Tagela[1]

Dialektika antara kebudayaan dan pembangunan dalam proses perubahan sosial pada suatu masyarakat memiliki hubungan yang bersifat un linear, dan berbentuk cyclical. Hubungan keduanya saling pengaruh-mempengaruhi. Pada andaian (asumsi) tertentu kebudayaan mempengaruhi kelangsungan pembangunan, sementara pada andaian yang lain pembangunan mempengaruhi kebudayaan. Dalam perubahan sosial ada beberapa teori sosial yang membicarakan tentang bentuk dari hubungan itu antara lain: Pertama, Unlinear theories, Kedua, Cyclical theories, Ketiga, Universal theori, Keempat, Multilined theories. Dalam konteks Indonesia saat ini, teori Cyclical dari Pareto, sepertinya memiliki kepenadan (relevansi). Proses pengaruh-mempengaruhi antara kebudayaan dan pembangunan dapat di simak sejak kemerdekaan RI sampai saat ini. Pada 21 tahun pertama, masa pemerintahan Soekarno yang dikenal sebagai ORLA, walaupun dalam ketidakmenentuan kehidupan politik saat itu, faktor budaya masih memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap proses pembangunan. Misalnya dalam pembangunan politik; Suasana ketegangan yang mewarnai sidang-sidang parlemen saat itu, tidak sampai memecah belah bangsa Indonesia dalam kehidupan saling bermusuhan. Ketegangan/perdebatan hanya sebatas pada meja persidangan, diluar forum persidangan, mereka tetap terikat dalam tali persaudaraan sebagai sesama bangsa Indonesia. Sementara itu pada kurun waktu 32 tahun kedua, masa pemerintahan Soeharto yang dikenal lewat ORBA keadaan menjadi berbalik. 32 tahun rakyat Indonesia hidup dalam suasana pembangunan yang hasilnya sangat menyedihkan. Bukan persatuan dan kesatuan yang semakin erat diantara anak bangsa, tetapi semakin menguatnya nuansa disintegrasi bangsa. Proses pembangunan yang berjalan selama 32 tahuan telah merusak nilai-nilai budaya yang hidup diantara berbagai keragaman suku, etnis, agama. Contoh aktual; Budaya Pella yang ada/hidup di masyarakat Maluku, merupakan suatu wadah/kegiatan bersama dalam bentuk hidup saling tolong menolong diantara penduduk beragama Islam dan Kristen. Siapa yang dapat meramalkan bahwa budaya ini akan dapat hidup kembali, setelah kita menyaksikan saling bantai antara kedua pemeluk agama ini. Budaya ini kemungkinan akan lenyap bersama dengan hilangnya nyawa mereka yang tidak berdosa, mereka merupakan korban dari pembangunan politik yang tidak memiliki nuansa kebangsaan.

Terjadinya pola hubungan timbal-balik antara pembangunan dan kebudayaan seperti diatas cenderung destruktif, dan dapat disebabkan oleh;Pertama, Hegemonik pembangunan melalui politik penyeragaman menyebabkan tereduksinya nilai-nilai budaya atau keragaman lokal yang ada pada suatu daerah.Kedua, hegemonik budaya yang berlindung dibalik pembangunan, menyebabkan tereduksinya nilai budaya dari suatu suku, etnis dan agama lain.

HEGEMONI KEBUDAYAAN

Begitu banyak takrif (definition) kebudayaan baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang menunjukkan bahwa kebudayaan memegang peranan yang besar dalam kehidupan setiap kelompok masyarakat baik dalam komunitas keluarga, organisasi maupun komunitas yang lebih besar seperti negara.Proses pembangunan yang berlangsung di Indonesia tidak lepas dari pengaruh suatu budaya, dalam hal ini budaya jawa yang cukup hegemonik baik pada tataran nilai maupun praksis. Hal ini telah diungkapan oleh sejumlah ahli seperti Fachry Ali (986), Benedict Anderson(1972), De Jong(1976), Magnis Suseno(1988), Niels Mulder(1984), Geertz(1973). Bahkan menurut Sindhunata(1999) budaya jawa sama dengan budaya nazi Jerman yang bersifat rasis dan fasis. Jika tidak ditanggulangi akan mudah menimbulkan gelombang anti jawa oleh masyarakat non jawa di Indonesia. Salah satu dari sekian banyak budaya jawa, yang cukup menonjol selama proses pembangunan dibawah pemerintahan Soeharto adalah budaya kekuasaan yang bersifat Patrimonialistik. Ciri khasnya, kekuasaan bersifat tunggal, utuh, tidak terpecah-pecah dan bersifat personal. Sebagai contoh, kekuasaan Soeharto yang terasa sangat tunggal dan personal menguasai hierarki pemerintah dari aras pusat sampai aras desa. Melalui kekuasaan patrimonialistik Soeharto melakukan politik penyeragaman dalam pembangunan. Setiap aspirasi yang dianggap berbeda dengan kebijakannya, akan dianggap menentang perintah yang sah, tidak Pancasilais. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk kontrol ketat terhadap setiap aspirasi masyarakat.

Memasuki masa pemerintahan pada era reformasi, cara-cara seperti di atas harus diredusir dan kalau bisa dieliminasi, agar bangsa Indonesia tidak hidup dalam rasa saling curiga yang memperlebar kecenderungan disintegrasi nasional. Oleh karena itu diperlukan nilai-nilai budaya dan strategi-strategi pembangunan yang mendukung perubahan sosial yang sifatnya menguntungkan masyarakat.

SIMBOL INTEGRATIF

Penjelasan Pasal 32 UUD 45, menunjukkan arah dan pegembangan kebudayaan nasional, sebagai sarana pemersatu, yaitu dengan memperhitungkan puncak-puncak kebudayaan daerah sebagai landasan kebudayaan yang dikembangkan. Pengertian tersebut akhir-akhir ini diartikan secara sempit, bahwa puncak-puncak kebudayaan daerah adalah unsur-unsur kebudayaan yang mempunyai adhiluhung dan dapat membangkitkan kekaguman masyarakat.

Pengertian yang sempit dan bahkan mengarah pada seni daripada maknanya yang luas itu mengandung kecurigaan banyak orang. Seolah-olah pengembangan kebudayaan nasional itu akan di dominasi oleh nilai-nilai budaya dari suatu kebudayaan daerah atau suku bangsa itu saja. Pada jaman orde baru, hegemonik budaya jawa dalam proses pembangunan merupakan kenyataan yang tidak dapat dinafikan. Sisi-sisi kelemahan budaya jawa, telah dengan sengaja dimanfaatkan demi melanggengkan kekuasaan presiden Soeharto.

Penjelasan pasal 32 UUD 45 menunjukkan betapa pentingnya pendekatan yang bersifat akomodatif dalam menciptakan lambang persatuan yang dapat diterima sekaligus mengikat kesetaraan dan ketertiban masyarakat yang majemuk sebagai satu bangsa yang besar. Kehadiran aneka ragam kebudayaan daerah sebagai kerangka acuan yang berlaku dalam masyarakat masing-masing diakui, walaupun kebudayaan nasional sebagai kerangka acuan resmi dan umum harus dikembangkan. Dengan demikian prinsip Bhinneka Tunggal Ika dari kemajemukan masyarakat dan kesatuan nasional yang utuh dapat dipertahankan.

Dalam proses pembangunan dan pengembangan kebudayaan, harus memenuhi kebutuhan akan lambang kesetaraan(symbol of equality) dalam pergaulan antar masyarakat. Sebagai bangsa yang telah membangun sebuah kesepakatan bersama tentang ke-Indonesia-an yang satu, maka perasaan superior, merasa lebih berharga, lebih tinggi dari suku, etnis, agama, daerah yang lain, harus disingkirkan.

Kesetaraan yang dibangun tidak hanya dalam wilayah primordial, misalnya; secara suku, etnis, agama, tetapi kesetaraan yang dimaksud harus diletakkan dalam kerangka sebagai sesama bangsa Indonesia bahkan lebih luas lagi dalam kerangka kemanusiaan. Jika aspek ini berjalan dengan baik, niscaya kerusuhan-kerusuhan atas nama agama, etnis, suku tidak akan terjadi. Sebab semuanya telah merasa sebagai sesama manusia yang bersumber pada satu ciptaan.

PLURALISME SEBAGAI REALITAS

Persoalan krusial yang urgen dihadapi Indonesia saat ini adalah pembangunan dan pluralitas bangsa. Bahwa dalam proses pembangunan telah terjadi proses hegemoni nilai budaya, suku, etnis, agama tertentu terhadap yang lain tidak dapat dipungkiri lagi. Proses ini terjadi melalui politik penyeragaman, implikasinya nilai-nilai budaya atau agama kelompok tertentu mengalami aleanasi dan tereduksi. Akibatnya terjadi gesekan-gesekan lokal yang berakumulasi menjadi konflik horisontal.

Proses pembangunan selama 32 tahun dibawah rezim Orde Baru merupakan pengalaman yang sangat penting untuk dijadikan pelajaran berharga bangsa ini, agar tidak terulang lagi, bila kita masih ingin bersatu.

Konsekuensi logis dari pilihan bangsa yaitu negara kesatuan yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, maka orientasi konsep pembangunan harus mampu mengakomodasi semua potensi plural dan meletakkannya dalam bingkai masyarakat yang egaliter, ada rasa saling menghargai-menghormati dan singkirkan rasa saling curiga. Keragaman SARA harus diletakkan sebagai kenyataan sosiologis ke-Indonesia-an yang tidak dapat dipungkiri tetapi lebih baik dicarikankan bingkai untuk memelihara pluralitas ini sehingga menjadi sinergik dan kondusif bagi kemajuan bangsa Indonesia. Wacana yang bersifat hegemonik dan dikotomis mayoritas-minorotas harus dilenyapkan karena akan membawa kita pada fanatisme primordial sempit. Wacana yang dikembangkan harus lebih bersifat obyektif-kualitatif. Pendekatan seperti ini lebih dapat diterima oleh masyarakat yang pluralis. Bila suatu saat terjadi akulturasi nilai/budaya dengan sendirinya akan muncul nilai-nilai baru yang mungkin dapat diterima oleh semua kalangan tanpa harus merasa kalah bila nilai budayanya tidak dapat diterima. Kelemahan rezim ORBA adalah merekayasa pluralitas SARA sebagai alat legitimasi untuk bertindak represif.

KESIMPULAN

Kebudayaan dan pembangunan, merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, dalam kehidupan manusia. Kebudayaan merupakan hasil dari karya manusia, yang muncul melalui daya cipta, rasa dan karsa dan merupakan pendorong utama demi terlaksananya proses pembangunan. Sebaliknya, pembangunan merupakan suatu ekspresi diri manusia melalui hasil-hasil karyanya baik secara fisik maupun non fisik.

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa pembangunan merupakan identitas diri dari suatu bangsa yang menunjukkan tingkat kemajuan peradaban. Implikasinya, jika proses pembangunan dalam suatu negara berlangsung dengan baik secara kualitas maupun kuantitasnya, akan berdampak langsung pada terciptanya manusia-manusia yang dapat menghargai realita pluralitas. Sebab ia menyadari betul dalam realita yang pluralis, ada berbagai macam kebudayaan yang dimiliki oleh suatu suku, etnis, agama yang ada di dalamnya, oleh karena itu harus di hargai, dihormati dan dipelihara, sebab dari situlah tercermin nilai kemanusiaan manusia yang berbudaya.

Daftar Pustaka

Ali,Fachry(1986)”Refleksi Paham Kekuasaan Jawa”;dalam Indonesia Modern, Gramedia Jakarta

De Jong S.(1976)”Salah Satu Sikap Hidup Orang Jawa”, Kanisius Yogyakarta

Koentjaraningrat(1974)”Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan”,Gramedia Jakarta

Kartodihardjo,Sartono(1994)”Pembangunan Bangsa”,Aditya Media Jakarta

Soekanto,Soerjono(1990)”Sosiologi Suatu Pengantar”, Rajawali Pers

Suseno,Magnis(1988)”Etika Jawa: Sebuah Analisa Filsafati Tentang Kebijakasanaan Hidup Jawa”, Kanisius Yogyakarta

Santoso,Budhi(1997)”Nilai Luhur Budaya bangsa dalam Pembangunan Struktur dan Budaya Masyarakat Indonesia”, Makalah Seminar Pokok Pikiran Golkar

Suwondo,Kutut(1999)”Dominasi Budaya dalam Pembangunan”, Makalah

---

[1] Dosen Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan

Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga